Suap Meikarta Sudah Masuk PN Tipikor Bandung

Bagikan:

ilustrasi

BANDUNG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan kawasan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi bakal memasuki persidangan.
Sidang perdana tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, pada Rabu (19/12) mendatang.
Humas Pengadilan Negeri (PN) Tipkor, Bandung, Wasdi Permana, Senin (17/12/2018), mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melimpahkan berkas perkara suap proyek Meikarta.
“Ada 4 terdakwa yang sudah diterima berkasnya pada Kamis (13/12). Penunjukan majelisnya Jumat (14/12), penetapan hari sidang juga Jumat,” kata Wasdi.
Mereka yang akan disidangkan adalah petinggi pengembang Meikarta Billy Sindoro dengan berkas perkara nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Bdg.
Lalu, ada berkas perkara nomor 122/Pid.Sus-TPK/PN Bdg atas dengan terdakwa Hendry Jasmen, karyawan pengembang Meikarta.
Kemudian tersangka Taryudi sebagai konsultan pengembang Meikarta dalam berkas perkara nomor 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg.
Terakhir, Fitrajadja Purnama selaku konsultan pengembang Meikarta dalam berkas perkara nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Wasdi menjelaskan, empat berkas perkara itu tersangka dari pihak swasta atau non-PNS yang berperan sebagai penyuap.
Sementara untuk tersangka PNS Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah, belum didaftarkan KPK.
Pada sidang pertama, Rabu (19/12) nanti, PN Bandung telah menentukan perangkat persidangan. Untuk sidang Billy akan dipimpin hakim Tardi dengan dua anggotanya yakni Judianto Hadilaksana dan Lindawati.
Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan, dalam dakwaan tersebut KPK menguraikan peran dari para terdakwa dalam dugaan pemberian suap pada Bupati Bekasi dan jajarannya serta bagaimana relasi peran terdakwa dengan kepentingan Lippo Group terhadap proyek Meikarta.
Dalam perkara dugaan suap ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group. Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari honor (fee) yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar Rp4,9 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah diterimanya terkait pengurusan izin proyek Meikarta.
Dia mengaku bakal menyerahkan kembali uang yang pernah diterima secara bertahap.

Bagikan: