Puluhan Massa Jejaka Nusantara Geruduk DPRD Kabupaten Bekasi

Bagikan:

Cikarang Pusat – Puluhan massa dari Ormas Jawara Jaga Kampung (JAJAKA) Nusantara geruduk gedung DPRD Kabupaten Bekasi, untuk melakukan aksi unjuk rasa dilingkungan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, senin (25/2/2019).

Dalam aksinya mereka menuntut agar segera di tangkap oknum DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga terjerat kasus suap izin Meikarta.

“Kami meminta segera tangkap oknum-oknum DPRD yang terjerat kasus suap izin Meikarta dan Kabupaten harus bersih,”kata koordinator aksi Binin Muslim kepada media.

Selain itu, Binin Muslim juga meminta agar menunda untuk pemilihan wakil bupati Kabupaten Bekasi sebelum penunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Eka Supriatmaja di lantik sebagai Bupati tetap.

“Kami juga meminta kepada DPRD agar menunda pemilihan wakil Bupati Bekasi sebelum adanya kejelasan untuk pelantikan PLT Bupati menjadi bupati bekasi, apalagi ini diduga adanya transaksional jabatan, “kritiknya.

di singgung persoalan perlu atau tidak adanya wakil bupati, menurut kordinator Aksi ini bahwa PLT bupati masih sanggup untuk menjalankan tugas-tugasnya,dengan tidak adanya wakil Bupati.

“Kita berharap kalau memang PLT Eka Supriatmaja mau jadi bupati, dan kita lihat juga untuk saat ini, dia masih mampu tanpa adanya wakil bupati untuk menjalankan organisasi pemerintah daerah,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar, memastikan bahwa kekosangan kursi Wakil Bupati tidak bisa ditetapkan dalam waktu yang dekat. Menurutnya, untuk penetapan Wakil Bupati Bekasi tentunya ada tahapan, dan ini perlu dipenuhi untuk peroses penetapan Kursi Wakil Bupati yang saat ini masih kosong.

“Mekanismenya dalam penetapan wakil bupati ialah kita harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016, dan ini mekanismenya melalui votting atau melalui musyawarah, dan itu perlu di ajukan minimal dua orang kandidat,”ujarnya.

Lanjut Sunandar, untuk menetapan tersebut, nanti akan di lakukan hasil rapat DPRD, dengan membentuk panitia untuk menjalankan pembentukan wakil Bupati.

“Nanti kita akan buat panitia dulu, Dan syarat ketentuan untuk wakil Bupati tentunya harus ada surat rekomendasi dari tim pengusung, minimal 10 kursi ataupun 20 persen suara.” Tutupnya. (RAH)

Bagikan: