LPSDK Parpol Nihil, Ini Penjelasan KPU Kota Bekasi

Bagikan:

Nurul Sumarheni

BEKASI TIMUR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi sudah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif di Kota Bekasi.
Diketahui Sumbangan Dana Kampanye terbesar dari PPP Kota Bekasi, PPP melaporkan saldo sumbangan dana kampanye mencapai Rp3,2 miliar, Golkar berasa diurutan kedua sebesar Rp1,4 miliar, dan urutan ketiga yaitu PKB Rp574 juta.
Dari LPSDK ditemukan juga ada tiga Parpol yang LPSDK nihil yakni Partai Perindo, Hanura dan PKPI.
Ditanyai terkait adanya tiga parpol yang LPSDK nya Nihil, Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni menjelaskan bahwa dalam LPSDK parpol, KPU Kota Bekasi hanya menerima dan mencatat apa yang dilaporkan oleh parpol. Tidak masalah kalau dalam laporannya yang diterima KPU nihil, karena bukan kewenangan KPU Kota Bekasi untuk bisa menanya LPSDK parpol.
Dikatakan, yang berhak menanya dan menganalisa LPSDK adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi, itupun nanti diakhir berbarengan dengan LPPDK parpol
“KPU pasif, hanya menerima saja, jadi bukan tupoksi KPU untuk menanyai kenapa LPSDK parpol nihil. Kita hanya menerima dan mencatat, kemudian mengumumkan LPSDK ke publik,” kata Nurul Sumarheni ditemui di kantor KPU Kota Bekasi, senin (7/1/2019).
Nurul Sumarheni mengatakan, penerimaan LPSDK parpol telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019, dalam LPSDK tersebut yang dilaporkan adalah sumbangan dana kampanye diterima oleh parpol baik secara perseorangan maupun lembaga. Kalau dari perseorangan caleg dan simpatisan.
“Seharusnya caleg melaporkan sumbangan dana kampanye ke Parpol, biar KPU bisa menghitung, dari caleg berapa orang yang melaporkan sumbangan dana kampanye. Kenyataannya tidak semua caleg melaporkan,” ucapnya.
Nurul menambahkan, ada sanksi tegas bila caleg tidak patuh dalam melaporkan pengeluaran dana kampanye, pasalnya akan dilakukan diaudit dari kantor akuntan publik terkait pengeluarahan dana kampanye caleg.
“Kalau caleg tidak melaporkan pengeluaran dana kampanye, sanksinya nanti jika terpilih bisa tidak dilantik. Tapi itu setelah LPPDK caleg dilaporkan,” tandasnya.(RON)

Bagikan: