BEKASI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap beberapa PNS dan telah menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi tersangka dalam dugaan suap perizinan Meikarta berbuntut panjang.
Beberapa nama anggota dewan Kabupaten Bekasi hingga Provinsi Jawa-Barat dipanggil lembaga antirasuah. Pemanggilan terkait dugaan adanya aliran dana ke beberapa anggota Dewan terkait mega proyek Meikarta.
Ketua Umum Lembaga Independen Anti Rasuah (Liar) Nofal, mengatakan, bahwa ada keterkaitan suap perizinan Meikarta ke sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
“Seperti diketahui dalam usulan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diajukan DPRD Kabupaten Bekasi melalui Pemkab Bekasi, mengapa lebih memprioritaskan Wilayah Pengembangan (WP)I dan WP IV, sementara WP II dan WP III tidak diusulkan secara bersamaan, bahkan mereka mau bikin parsial terlebih dahulu dan kemudian baru WP II serta WP III. Makanya usulan tersebut ditunda sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Nofal.
Kata Nofal, dalam perjalanan pansus tersebut, sejumlah oknum dewan Kabupaten Bekasi kepada dirinya, membenarkan adanya aliran dana dari pihak Meikarta ke Pansus RDTR.
“Ya, selain anggaran yang diterima, perjalan menuju Thailand dan Cina hingga Dubai pada 2017 kemarin, beberapa anggota pansus murni dibiayai oleh Meikarta, hal itu demi pemulusan pansus dan proses perizinan,” ungkap Nofal menirukan bahasa salah satu anggota pansus kepada dirinya.
Dirinya menegaskan, dalam hal ini sudah jelas bahwa pansus yang di bentuk tersebut hanya mencari keuntungan sejumlah oknum anggota dewan, dan ingin merubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.
Sejumlah nama yang diketahui ikut dalam perjalanan menuju China dan Thailand berinisial, M, E, Y, K, A, R, T, A dan N, S, S, S, N, N, M serta beberapa staf Sekwan (Sekertaris Dewan).
“Itu sudah jelas masuk dalam unsur gratifikasi yang melibatkan oknum dewan dan dinas,” lanjutnya.
Agar memperlancar jalannya penyidikan dugaan suap perizinan Meikarta, yang melibatkan sejumlah oknum.
Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) akan segera melaporkan dan memberikan sejumlah bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pengakuan sejumlah oknum Dewan yang ikut dalam perjalanan ke China dan Thailand.
“Hal itu dilakukan agar dapat membantu KPK dalam proses pengungkapan, adanya keterlibatan sejumlah oknum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.