KPK Imbau Wagub Jabar Laporkan Penghasilan Sinetron dan Iklan

Bagikan:

Ilustrasi - Gedung KPK Jakarta
Ilustrasi – Gedung KPK Jakarta

JAKARTA – Direktur Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengimbau Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar fokus melayani masyarakat. Giri mengimbau kepada Deddy untuk melaporkan penghasilannya yang didapat dari bermain sinetron. Hal itu untuk menghindari apakah ada indikasi penerimaan termasuk gratifikasi.
“Secara moral, penyelenggara negara harusnya digunakan waktunya untuk melayani masyarakat,” katanya, Minggu (13/7/2014).
Giri menambahkan, KPK sudah menyampaikan surat edaran kepada para kepada daerah mengenai gratifikasi. Dia menjelaskan ada beberapa syarat penghasilan tambahan seorang penyelenggara negara dapat tergolong gratifikasi. Pertama, penghasilan tersebut tidak terkait tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara yang bersangkutan. Lalu, apakah penghasilan tersebut terdapat unsur konflik kepentingan atau atau tidak. Kemudian, apakah penghasilan tambahan itu didapatkan melalui kegiatan yang diketahui atasan atau tidak. Terakhir, apakah kegiatan penghasilan tersebut melanggar etika atau tidak.
“Misalkan Deddy Mizwar kalau ragu, kami analisa. Kami yang akan menentukan termasuk gratifikasi atau bukan” kata Giri.  Diketahui, Deddy masih bermain sinetron walaupun sudah berstatus sebagai penyelenggara negara.

Bagikan: