KPK Geledah Tiga Ruang Pejabat DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Bagikan:

3 anggota KPK di lantai 1 mencari dokumen yang berkaitan dengan perizinan di beberapa ruangan DPMPTSP. KPK juga menggeledah ruang Kepala Bidang Tata ruang dan Bangunan, Sukma. foto: (lum)

CIKARANG – Enam anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/10/2018), menggeledah gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kedatangan KPK sekira pukul 13.00 WIB didampingi sejumlah anggota kepolisian menggunakan 4 kendaraan beberapa diantaranya jenis Toyota Inova berwarna hitam.
Setibanya di DPMPTSP, dua mobil Toyota Inova dengan nopol B 1141 UYM, dan B 1843 UYM parkir tepat di depan pintu masuk. 3 orang anggota KPK langsung naik ke lantai 2 mengarah ke ruang Sekertaris Dinas, Zaki dan Kepala Dinas Dewi Tisnawati yang sudah ditetapkan menjadi tersangka gratifikasi.
Sementara 3 anggota KPK lainya berada di lantai 1 mencari dokumen yang berkaitan dengan perizinan di beberapa ruangan DPMPTSP.
Dari informasi pegawai DPMPTSP, KPK juga menggeledah ruang Kepala Bidang Tata ruang dan Bangunan, Sukma. Bidang Tata Ruang dan Bangunan merupakan bidang yang mengeluarkan semua produk perizinan di Kabupaten Bekasi.
“Kalau di lantai 1 itu ke ruangan bu Sukma (Kabid Tata Ruang dan Bangunan), sama ke lantai 2 itu ruangan Kepala Dinas dan Sekdin, Pak zaki,” katanya sambil meminta agar identitasnya tidak disebutkan.
3 anggota KPK berada di lantai 1 mencari dokumen yang berkaitan dengan perizinan. foto: (lum)

Dari informasi dilokasi penggeledahan, petugas KPK terus membuka file-file dan berkas perizinan yang berkaitan dengan perkara yang menjerat Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tsinawati dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Bahkan, sejumlah pegawai DPMPTSP diminta agar menunjukan lemari tempat menyimpan dokumen-dokumen produk perizinan bangunan. Sampai dengan berita ini diturunkan Plt Sekdin, Zaki, belum bisa dikonfirmasi.
Dikabarkan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan delapan tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Neneng Hasanah diduga akan menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar dari pihak swasta sebagai uang ‘pelicin’ perijinan.
Namun, hingga kasus terbongkar baru dibayarkan Rp 7 miliar secara bertahap melalui Kepala Dinas terkait. (lum)
 

Bagikan: