Ketua DPRD Desak BKPSDM Berikan Kepastian Hukum Soal Nasib TKK

Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah

BEKASI TIMUR – Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah mengaku sejak awal sangat konsen dan komit untuk perbaikan dan nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang bekerja di Pemkot Bekasi.

“Sejak awal saya menjabat, saya tetap konsen terkait persoalan TKK. Saya malah meminta agar mereka dilindungi gak dan tegas peraturannya. Bisa digoogling terkait sikap saya terhadap TKK,” ungkap Saifuddaulah, dalam keterangan tertulis, Senin (09/10/2023).

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini menegaskan dari awal Pemkot dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda Pemkot Bekasi untuk mendata dan menginventarisir, serta berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait solusi tenaga honorer.

“Kami dari awal meminta BKPSDM untuk bekerja semaksimal mungkin terkait persoalan TKK, dan berikan kepastian hukum kedudukan mereka,” ujar Saifuddaulah.

Bahkan, kata Saifuddaulah, dirinya menyarankan Pemkot untuk membentuk tim khusus atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mendata Tenaga Kerja Kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tim harus bergerak cepat untuk menginventarisir dan berkonsultasi serta memberi rekomendasi untuk solusi masalah TKK,” ujar Saifuddaulah.

Dirinya menyayangkan adanya penjurusan opini bahwa dirinya kurang peduli terkait nasib TKK, karena surat Komisi 1 ditolak. Menurut Saifuddaulah, surat itu harus melalui mekanisme administrasi, seperti melalui Koordinator Komisi. Isi sesuai dengan agenda utama.

“Saya sampaikan tidak ada penolakan. Surat harusnya beragenda sesuai dengan nomenklatur dan aturan. Kalau rapat kerja ya disebutkan agendanya, kalau silaturahmi terus dibelokan isunya jadi masalah TKK, kan jadi kurang pas,” ujar Saifuddaulah.

Politisi PKS ini, menegaskan agar semua anggota dewan tetap bekerja dan terus menyuarakan amanah rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Apapun suratnya kalau jelas dan terkait persoalan rakyat, saya akan tandatangani dan setujui. Asal jelas semua, bahkan harus sepengetahuan atau disposisi dari Koordinator AKD. Bukan agenda yang terselubung begini. Agendanya rapat kerja dan silaturahmi. Di media malah dibelokan untuk TKK,” pungkas Saifuddaulah.(RON)