Jawa Barat Peringkat 1 di Level Keamanan Pemilu Paling Rendah

Bagikan:

Ilustrasi pemilu 2014
(Logo KPU/Foto Net)

BERITABEKASI.CO.ID, BEKASI SELATAN – Mendekati detik-detik pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres), Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz melakukan pemantauan terhadap situasi dan rasa aman di 10 provinsi di Indonesia, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Aceh.
Menurutnya, Jawa Barat termasuk dalam kategori rendah, dan untuk Bekasi, Karawang, Bogor dan Depok, potensi rendahnya itu berada di level yang tinggi, berkaitan dengan pelanggaran hak pilih terutama bagi para pendatang, pekerja pabrik dan mahasiswa yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar di daerah itu.
Dari kesepuluh provinsi tersebut, kata dia, dibagi dalam tiga kategori potensi kerawanan keamanan dan intimidasi ke pemilih. Kategori kerawanan dan potensi intimidasi yang tinggi terdapat di provinsi Aceh, Sulawesi Selatan dan NTT. Kategori sedang dipegang provinsi Jogyakarta, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dan di kategori rendah yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta.
“Tinggi rendahnya potensi kerawanan dan ancaman intimidasi, disadarkan pada polarisasi dukungan terhadap pasangan calon, partai politik pendukung dan tim kampanye, situasi sosial, keamanan dan politik di wilayah setempat dan potensi terjadinya pelanggaran Pemilu,” tulis Hafidz, kepada beritabekasi.co.id, Selasa (8/07/2014).
Hafidz menjelaskan, jaminan akan keamanan dan kebebasan dari intimidasi adalah dasar dari kebebasan pemilih untuk datang ke TPS, untuk menyalurkan hak politik berdasarkan nuraninya, bukan berdasarkan rasa takut dari ancaman dari pihak lain. Oleh karena itu, bagi provinsi yang tingkat potensi kerawanan dan ancaman intimidasinya tinggi, pihak penyelenggara Pemilu dan pihak keamanan perlu meningkatkan kewaspadaan dan strategi yang lebih tinggi, untuk lebih menjaga situasi menjelang pemungutan suara hingga proses rekapitulasi suara berlangsung.
“Hal ini juga perlu didukung oleh timses dan pendukung masing-masing pasangan calon untuk menghentikan segala macam tindakan negatif, sehingga pelaksanaan Pilpres besok dapat berjalan secara aman dan penuh kedamaian,” pungkasnya. [bam]

Bagikan: