Diduga Ada Pungli Program PTSL di Bintara

Bagikan:

Ilustrasi

BEKASI BARAT – Program pemerintah sertifikasi tanah secara gratis yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia atau dikenal dengan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) rawan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab
Sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Kota Bekasi No. 8 Tahun 2018 biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp150 ribu. Namun, kenyataan yang terjadi nominal pungutan yang diminta kepada warga pun diduga melebihi angka yang diwajibkan oleh Pemda.
Seperti terjadi Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, diduga ada kegiatan pengutan liar (pungli) terhadap program PTSL.
Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, yang tidak mau disebutkan namanya, ia di mintai sejumlah uang oleh oknum pegawai kelurahan untuk mengurus sertifikasi tanahnya.
“Saya diminta biaya pertama Rp.1 juta, kemudian nanti katanya setelah surat selesai harus kasih lagi,” ucap Warga yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (28/8/2018).
PTSL yang seharusnya dapat meringankan warga dalam mengurus surat tanah, justru dijadikan bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. PTSL sendiri diluncurkan oleh pemerintah melalui ATR/BPN Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Sedangkan metode PTSL sendiri merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
Pada tahun ini, setidaknya sudah ada 52 juta bidang tanah yang telah didaftarkan. 79 juta bidang tanah berikutnya menjadi bidikan pemerintah untuk diselesaikan dari 126 juta bidang tanah di Indonesia,sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Lurah Bintara Endang Supratman sempat kami dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut.
Namun, Hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan enggan memberikan komentarnya. Pesan singkat WatsApp dikrimkan pun hanya di baca oleh Lurah tanpa mendapatkan penjelasan.(TIM)

Bagikan: