CIKARANG – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saepul Rahman sangat menyayangkan lambatnya pencairan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi di tahun 2014 ini. Akibat terlambatnya pencairan APBD, membuat pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi belum direalisasikan, hingga terjadi demo warga lantaran jalan rusak dilingkungan belum diperbaiki.
“Katanya ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap dari dinas. Bahkan ada alasan menunggu usai Pileg, sehingga terlambat. Seharusnya Pileg itu tidak disangkut pautkan dengan anggaran APBD,” ujarnya.
Menurut Aep, dalam tubuh eksekutif diduga ada ketidak harmonisan antar pejabat, buktinya kata dia, keterlambatan APBD terjadi. Mestinya, Pemkab Bekasi dapat berkoordinasi antar instansi, antara bawahan dengan atasan, serta antara kepala dinas dengan bupati.
“Sangat prihatin atas kinerja Bupati, disini terlihat bahwa Kabupaten Bekasi miskin koordinasi antara atasan dan bawahan. Untuk APBD sendiri, harus sudah di nikmati oleh masyarakat,” terangnya.