Nasdem Bekasi Tegas, Gugat Panlih Wabup Bekasi Ke Pengadilan Negeri

CIKARANG – DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi melalui kuasa hukum, Muhammad Iqbal Salim menyebutkan saat ini sudah mengambil langkah hukum berupa gugatan terkait sikap ngotot Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi yang bersikukuh menggelar pemilihan Cawabup.

“Sebagaimana surat panlih DPRD No: 11/panlih/3/2020, tertanggal 9 maret 2020 disitu kita melihat ada cacat hukum. Cacat hukum di maksud, kita melihat ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 tahun 2008 dan melanggar pasal 174, UU 10 tahun 2016. Harusnya yang memberikan usulan dua nama calon adalah Bupati Bekasi kepada DPRD,” ungkapnya dalam keterangan pers di kantor DPD Nasdem di Ruko Icon, Deltamas, Senin (16/03/2020)

Seharusnya yang memberikan usulan dua nama calon itu adalah Bupati Bekasi kepada pimpinan DPRD. Dalam perundang undangan memang seperti itu, bupati memanggil partai pengusung dan bermusyawarah untuk menetapkan dua nama yang kemudian diajukankepada DPRD melalui panlih.

“Panlih DPRD Kabupaten Bekasi itu hanya memfasilitasi pemilihan, jadi kalau dilihat disini ada overleap wewenang dimana panlih jadi pengatur, penerima calon-calon wakil bupati. Dan yang jelas panlih itu tidak punya hak,” katanya.

“Seharusnya hak panlih itu membuat mekanisme pemilihan saja, tidak kearah yang lain di sebutkan diatas,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja mengatakan bahwa pemilihan wakil bupati masa jabatan 2017-2022, apabila masih dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi dalam hal ini Panlih, maka Nasdem akan ambil tindakan berupa langkah hukum.

“Saya akan ajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui pengacara saya,” katanya.

Hari ini gugatan yang di tujukan kepada panlih, papar Rohim diantaranya adalah meminta kepada DPRD untuk tidak melakukan pemilihan wakil bupati 2017-2022, lalu berikutnya pembatalan penetapan SK Panlih wabup.

“Kenapa ini di minta ke DPRD untuk dibatalkan, karena yang jelas semua bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,” tandas dia.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha memastikan jadwal pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 akan dilaksanakan sesuai agenda Panitia Pemilihan tanggal 18 Maret 2020.

“Rabu pelaksanaan pemilihannya, ada pun metode pemilihan ya nanti akan dilaksanakan oleh Panlih DPRD Kabupaten Bekasi. Sesuai yang sudah ditetapkan, tanggal 18 tetap di selenggarakan (Pemilihan),” terang Aria, Senin (16/03/20).

Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, Mustakim mengatakan, Pemilihan akan digelar tanggal 18 Maret 2020 dengan dua kandidat Calon Wakil Bupati yakni Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki, dengan sistem pemilihan dicoblos melalui kertas suara yang sudah disiapkan.

“Semua sudah dibuatkan keputusan panlih, termasuk anggota panlih bertugas dimana semua dah selesai di rapat,” ujar Mustakim.

Surat suara kata Ia, sudah dicetak sebanyak 50 lembar dengan tambahan 5 lembar jadi semua surat suara sejumlah 55 lembar, dalam pemilihannya nanti sesuai ketentuan jika lebih dari 50 % plus satu suara sudah dapat dinyatakan sah.(*)