Dugaan Korupsi Proyek SMPN 3, Kejari Kab Bekasi Periksa Kabid Bangunan Negara Dinas PUPR

Mahayu Dian Suyandari

CIKARANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suyandari, Selasa, (18/2/2020), membenarkan sudah memanggil aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

“Kami sudah minta mintakan ketrangan dari Dinas PUPR, sejak tanggal 12 Februari sampai sekarang. Karena surat perintah tugas (SEPRINTUG) itu saya berikan waktu 7 hari, sampai dengan besok Kamis 20 Februari,” katanya saat dikonfirmasi melalui telpon selularnya.

Wanita yang akrab disapa Bu Ayu ini mengungkapkan, beberapa orang ASN yang dimintakan keterangan yaitu, PPK, PPTK, PPHP, juga pihak konsultan pada proyek SMPN 3 Karang Bahagia.

“PPK, PPTK, PPPH dan Konsultan sudah dimintakan keterangan. PPK itu kan Kabidnya Beny. Dinas PU sudah sampaikan sedang melakukan perbaikan dan pemeliharaan,” ungkapnya.

Namun begitu, Kata Ayu, masa pemeliharaan dari kontraktor sudah lewat lantaran proyek pembangunan sekolah tersebut ditahun 2018 silam.

“Mengenai perbaikan dan sifat pidananya begini, saya rasa perbaikan dan pemeliharaan adalah yang diperlukan sekolah saat ini, agar gedung dapat berfungsi sebagaimana mustinya. Nyaman dan aman untuk proses belajar mengajar. Namun, tidak serta merta menghilangkan sifat pidananya jika memang cukup bukti,” tegasnya.

Setelah dimintakan keterangan, Kajari Kabupaten Bekasi juga sudah mengirim anggotanya untuk melakukan pengecekan pada keseluruhan bangunan SMPN 3 Karang Bahagia tersebut.

“Anggota saya sudah cek ke sekolah itu. Dan sudah parah kondisinya. Saya bilang itu memprihatinkan,” ujar Ayu.

Kajari Kabupaten Bekasi, Ayu berharap, pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini supaya memberikan keterangan dengan jujur.

“Harapan saya jangan segan-segan memberikan keterangan dengan jujur, itu saja pesan saya terkait persoalan ini,” pintanya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, tengah mengusut adanya dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan Gedung SMPN 3 Karang Bahagia senilai Rp13,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2018.

Kasus tersebut menyeruak ke publik pasca beredarnya video yang sempat viral hasil investigasi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Bekasi (Aksi) terkait kualitas bangunan yang sudah rusak dibeberapa bagian baru 6 bulan dipergunakan.(*)