DPRD Kabupaten Bekasi Ngotot Minta Pemisahan Aset PDAM Dipercepat

Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi dan jajaran Direksi PDAM Tirta Bhagasasi sambangi DPRD Kota Bekasi, Selasa (21/1/2020)

BEKASI TIMUR – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi bersama Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sambangi DPRD Kota Bekasi melakukan pertemuan untuk membahas pemisahan aset PDAM. Rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi diterima ketua DPRD Kota Bekasi dan sejumlah anggota Komisi 1 dan 3 di ruang aspirasi DPRD, Selasa (21/1/2020).

Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini menyatakan akan segera merealisasikan terkait proses pemisahan aset PDAM Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot.

“Prosesnya sudah dilakukan, terakhir dilakukan di Bandung yang sudah menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan di Bandung sudah mengakomodir keinginan Wali Kota Bekasi,” kata Ani Rukmini, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (21/1/2020).

Dikatakan, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menandatangani pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

Menurut dia, tahun 2020 ini kalau tidak ada kejelasan dari Pemkot Bekasi maka akan dilakukan pemisahan secara sepihak oleh Pemkab Bekasi.

“Kemarin kan sudah disepakati angka kompensasi sebesar dari Rp362 miliar sampai tawaran Walikota sampai Rp199 miliar dan Bupati Bekasi sudah tandatangan menyetujui. Tapi Walikota Bekasi saat pertemuan waktu itu di Bandung tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Makanya hari ini kita berkonsultasi dengan DPRD Kota Bekasi terkait rencana pemisahan secara sepihak tahun ini juga. Agar tidak terkatung-katung soal ini,” ujarnya.

Politisi asal PKS ini menekankan, pemisahan aset ini penting agar management usaha PDAM TB tidak terganggu.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro mengaku bahwa DPRD Kota Bekasi belum banyak mendapatkan informasi menyeluruh terkait proses pemisahan aset PDAM Bhagasasi dengan PDAM Tirta Patriot.

“Kalau kita lihat dari masa DPRD sebelumnya, informasi terkait dengan proses pemisahan aset tidak banyak direspon, ehingga sangat terbatas infomasinya. Banyak proses yang sudah dilakukan antara Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi baru didalami hanya dengan komisi 1, belum menjadi agenda DPRD Kota Bekasi yang melibatkan banyak pihak,” ujar politisi asal PKS ini.

“Kan harusnya di komisi 1 dibicarakan soal hukum dan komisi 3 terkait aset. Seharusnya harus dibikin Pokja untuk proses pemisahan aset,” tambahnya.

Diakuinya, memang perlu adanya komunikasi lebih intensif dalam kaitan dengan langkah-langkah antara Pemerintah Kota dan DPRD menyikapi permasalahan proses pemisahan aset

“DPRD belum dilibatkan secara utuh membicarakan proses pemisahan aset PDAM Kota dan Kabupaten,” tandasnya.(RON)