Soal Adanya Wacana Pansus KS, Ini Komentar Ketua Fraksi PDI Perjuangan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan

BEKASI TIMUR – Polemik terkait Kartu Sehat berbasis NIK yang saat ini di stop sementara masih terus berlanjut. Bahkan saat ini muncul wacana untuk dibentuk Pansus DPRD agar melakukan audit anggaran Kartu Sehat (KS) mulai digulirkan.

Dorongan untuk dibentuk Pansus DPRD datang dari beberapa pihak, termasuk dari anggota DPRD Kota Bekasi sendiri.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan menyatakan bahwa usulan Pansus KS NIK dari teman-teman DPRD sah saja. Tetapi, PDI Perjuangan faktanya saat ini ada di Pemerintahan. Namun demikian, hal-hal yang membawa kebaikan masyarakat fraksi PDI Perjuangan bakal mendukung.

“Untuk hal-hal yang membawa kebaikan kepada masyarakat akan kita dukung,” kata Oloan Nababan ditemui di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (18/12/2019).

Menurutnya, terkait masalah usulan Pansus KS NIK nantinya pasti datang dari Komisi IV. Posisi fraksi PDIP masih melihat perkembangan selanjutnya persoalan dorongan dibentuknya Pansus.

“Jangan-jangan (usulan Pansus) hanya diudara saja tayangnya,” tukasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPRD dari dapil III (Rawalumbu, Bantargebang dan Mustikajaya) ini mengatakan pengelolaan anggaran KS tetap harus diawasi. Pasalnya program KS sudah berjalan sejak tahun 2018 dan 2019.

“Apapun yang dianggarkan, dalam hal pengelolaan baik itu pengeluaran serta pemakaiannya harus tetap di awasi. Kalau ada hal menyimpang tentunya harus kita perbaiki,”ujarnya.

Namun demikian, terkait Pansus KS NIK kita liat saja nanti pengusulnya. PDI Perjuangan akan selalu mendukung hal apapun demi kebaikan masyarakat.

“Kita selalu mendukung hal apapun untuk kebaikan masyarakat. Usulan pansus ini juga baru muncul, kita liat saja ini hanya sekedar wacana atau niat. Apakah itu wacana atau niat kalau tidak tertuang, kan belum bisa dipastikan,” tandasnya.(RON)