Anggota Komisi IV Dorong BPJS Kesehatan dan Pemkot Duduk Bareng Bahas Data Peserta JKN

Anggota Komisi IV Dariyanto

BEKASI TIMUR – Anggota Komisi IV DPRD mendorong BPJS Kesehatan dan Pemkot Bekasi duduk bersama terkait jumlah kepesertaan BPJS warga Kota Bekasi di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI), guna penyandingan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu untuk bisa mengetahui jumlah angka dan nama-nama warga Kota Bekasi yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI dan Mandiri serta masyarakat yang belum tercover program JKN.

“Ayo duduk bersama biar bisa diketahui berapa warga yang ikut kepesertaan PBI maupun Mandiri, serta masyarakat yang belum tercover program JKN. Acuan-acuan itu bisa menjadi bahan perhitungan secara detail dan langkah Pemkot ditahun 2020,” kata Dariyanto, kemarin.

Selaku Dewan yang membidangi kesehatan, Dariyanto berencana untuk mengusulkan kepada ketua Komisi IV agar mengundang pihak BPJS Kesehatan dan Pemkot Bekasi untuk sinkronisasi data demi memastikan jumlah warga Kota Bekasi yang ikut kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Pihak Pemkot dan BPJS Kesehatan silakan bawa datanya masing-masing untuk disandingkan, biar datanya sinkron dan tidak ada perbedaan persepsi lagi terkait data kepesertaan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Dinas Sosial Kota Bekasi mencatat, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dana kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi yang ditanggung dari APBD Pemerintah Kota Bekasi berjumlah 120.159 orang.

Sedangkan, jumlah peserta PBI yang ditanggung APBN dan APBD Provinsi sebanyak 379.822 orang. Total warga Kota Bekasi peserta PBI yang di tanggun APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota hampir mencapai 499.981 orang.

“Warga Kota Bekasi yang terintegrasi JKN sebanyak 120.159 orang, sedangkan yang aktif l sebanyak 117.137 orang. Data tersebut berdasarkan hasil catatan tahun 2019,” Kata Jaini Idris, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, Dinsos Kota Bekasi saat ini sedangkan penyusun terkait ada atau tidaknya penambahan kepesertaan JKN yang di tanggung Pemkot Bekasi. Sampai saat ini, Dinsos masih menunggu data dari BPJS Kesehatan soal data kepesertaan diluar dari PBI dan Jamkesda, termasuk bantuan peserta jaminan-jaminan diluar PBI dan Jamkesda.

“Data itu belum diserahkan pihak BPJS ke kita. Itu juga yang diminta oleh Wali Kota, biar diketahui berapa jumlah warga Kota Bekasi yang belum ikut jadi peserta BPJS Kesehatan untuk menyandingan data biar ketemu datanya. Sampai saat ini komunikasi masih berjalan dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.(RON)