PIB: Hindari Mental Korupsi, Cawabup Bekasi Harus Religius

CIKARANG – Massa Pemuda Islam Bekasi (PIB), Senin (1/7/2019), berharap agar Kabupaten Bekasi mampu memiliki Wakil Bupati yang religius dan datang dari kalangan ulama.

Keinginan tersebut disampaikan mereka saat menggelar aksi di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.

Dalam aksi simpatik itu, mereka membawa spanduk yang berisi keinginan untuk memiliki wakil bupati yang religius dan dari kalangan ulama.

Imam Juang PIB, Ustaz Awaluddin mengatakan, Kabupaten Bekasi adalah daerah yang heterogen atau plural sehingga tidak melihat faktor putra daerah pada kepemimpinan daerah tersebut.

Awaluddin mencontohkan sejumlah mantan bupati Bekasi yang bukan orang asli Bekasi, yakni Abdul Fatah bupati Bekasi 1973-1983 asal Bandung, Wikanda Darma Wijaya, bupati Bekasi periode 1998-2003 yang berasal dari Ciamis, kemudian Saleh Manaf, bupati Bekasi 2003-2005 asal Aceh.

“Ini merupakan bukti kuat mengenai masyarakat Bekasi yang welcome terhadap orang luar yang memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin. Di samping itu, dalam masyarakat industri, terjadi perubahan pemikiran yang mulai terbuka dan rasional,” katanya.

Masyarakat modern dan religius sebaiknya tidak mengedepankan sikap primordialisme yang berlebihan.

“Yang terpenting adalah bagaimana pemimpin tersebut sesuai dengan Bekasi, yang religius dan punya keinginan untuk maju,” katanya.

Massa PIB sepakat sosok itu dapat ditemukan pada calon wakil bupati Bekasi KH Akhmad Marjuki. Marjuki dikenal sisi religius yang penting bagi Bekasi agar moral dan mental korupsi tidak terulang lagi.

“KH Akhmad Marjuki merupakai kiai organisatoris yang pernah menjabat sebagai ketua tanfiziah Pengurus Cabang NU Karawang, sekarang menjabat wakil Bendahara NU jawa Barat,” ucapnya.

“Beliau merupakan seorang pengusaha sukses yang secara materi berkecukupan untuk dirinya dan yang dipimpinnya,” sambungnya.

Oleh karena itu, PIB mendukung KH Akhmad Marjuki untuk menjadi Wakil Bupati Bekasi pendamping Bupati Eka Supria Atmaja.

“Jangan sampai pada proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi hanya berpemikirian primordialisme yang menjadi tanda belum mampu melihat sisi sejarah pemimpin-pemimpin Bekasi sebelumnya,” katanya.(*)