Tokoh Ulama Tangerang Menolak People Power

Ilustrasi (ist)

TANGERANG – Seruan people power yang dihembuskan sejumlah elit politik, mendapat tanggapan serius dari berabagai tokoh agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang KH Edi Juanedi, berpandangan, masyarakat atau rakyat Indonesia tidak perlu terpancing maupun terprovokasi ajakan siapapun untuk turun ke jalan.

“Kami sangat menentang apa itu yang disebut people power dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan menolak ajakan turun ke jalan,” tegas H Edi Juanedi melalui telepon selularnya, kemarin.

Menurutnya seluruh elemen bangsa harusnya menghormati hasil pemilu. Tidak serta merta melakukan seruan pada masyarakat yang justru, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa melalui gerakan people power.

“Mari kita menghormati dan menghargai pemilu yang sudah berjalan, hasilnya tunggu lembaga penyelenggara yang memutuskan,” ungkapnya.

KH. Edi Junaedi, menuturkan, Pengerahan massa yang notabene lebih banyak menimbulkan kerusakan dibanding maslahatnya, MUI menghimbau masyarakat dapat menahan diri, apalagi people power ini dihembuskan dalam bulan suci Ramadan yang identik mencederai bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang.

“Menolak kerusakan itu harus didahulukan, jadi khususnya masyarakat Kota Tangerang jangan terpengaruh dengan adanya isyu people power, masyarakat wajib menahan diri di bulan suci Ramadan ini, jangan dikotori dengan isyu yang menimbulkan lebih dominan mudaratnya,” Tukasnya.

H Edi Junaedi menambahkan, penolakan people power ini, agar semua elemen menyerahkan hasil pemilu pada penyelenggara yang berwenang. Tidak usah kita turun ke jalan. Kita cukup berdoa dan memberikan doa terbaik,’ tuturnya.

Senada dikatakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang, KH Amin Munawar, ia menolak adanya pengerahan massa seperti people power yang tangah ramai dihembuskan dikalangan politik pasca pemilu kemarin.

Menurutnya, pihaknya lebih mengedepankan mempererat ukhuwah antar umat beragama yang senantiasa bergandengan satu dengan yang lainnya. Pihaknya juga mengajak semua elemen masyarakat khususnya di Kota Tangerang, umat beragama setelah Pemilu 2019 tetap menjaga persatuan kesatuan dan menjaga NKRI.

“Semua-kan sudah ada lembaga yang berwenang masing-masing, dan semua elemen harus menjaga kondusifitas kedamaian serta kesejukan antar umat beragama, agar tetap memelihara situasi keamanan dan ketertiban umum masyarakat (kantibmas) Pasca Pemilu 2019 ini,” papar KH Amin Munawar melalui telepon selularnya.

Sementara itu, Tokoh ulama di Kota Tangerang yang turut buka suara terkait isyu people power yang tangah marak dihembuskan di seluruh pelosok negeri ini. KH Abdul Mu’thi, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Cimone, Kota Tangerang juga menolak bahkan mengharamkan gerakan demonstrasi yang disebut people power tersebut.

KH Abdul Mu’thi memaparkan, menurut Ahli Sunnah Waljamaah demonstrasi atau people power itu hukumnya haram, walaupun penguasa itu dzalim, masyarakat harus tetap sabar, sekalipun yang membolehkan demonstrasi itu ialah seperti kaum khawarij, mu’tazilah, rawafidz. “Sunnah waljamaa’ah malah mengharamkan demonstrasi saya bicara berdasarkan kitab Mufidul’ulum, dalam demonstrasi sekarang ini sering saya dengar banyak sumpah serapah terhadap presiden, dalam kitab ini sebuah hadits mengatakan orang yang menghina presiden atau raja ia berarti menghina Allah SWT,” kata KH Abdul Mu’thi di kediamannya.

KH Abdul Mu’thi menuturkan, Pemilu 2019 sudah selesai, masyarakat tetap tenang, tak terpengaruh dengan suasana politik di Pusat.

“Saya mengimbau masyarakat tidak perlu ikut gerakan people power yang digagas Tokoh-tokoh politik. Rakyat sabar saja nunggu, sesuai dengan konstitusi, kan konstitusi di Indonesia ini sudah di sepakati oleh para ulama, jadi ya tunggu aja hasil keputusan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Selain itu, ia menuturkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan upaya yang memecah belah umat. Justru di bulan Ramadan ini harus lebih banyak lagi mengembangkan virus kebaikan dan kedamaian.

Ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat khususnya Kota Tangerang untuk mengikuti proses demokrasi konstitusi yang berlaku. Namun melihat perbedaan, ini sebagai rahmat, bahwa ulama meski berbeda pendapat tetap bersatu, oleh karena itu, memperkokoh ukhuwah menjaga persatuan dalam rangka mengawal akidah ahli Sunnah Waljamaah.

“Kita tunggu hasilnya rekapitulasi oleh KPU RI. Apapun hasilnya, harus diterima dengan lapang dada,” tukasnya.(*)