Curhat ke Komisi IV, BMPS Merasa Sekolah Swasta di Anak Tirikan

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi saat menerima audensi BMPS Kota Bekasi

BEKASI TIMUR – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menerima Audensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (9/4/2019). Kedatangan mereka guna mengadu kepada anggota Dewan terkait rencana Pemkot Kota Bekasi menambah Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP Negeri.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Dari Fraksi PKS, Daddy Kusradi menyatakan sudah menyampaikan masalah ini ke Wali kota dan berharap kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Daddy berharap Rabu/Kamis besok bisa berkomunikasi dengan wali kota Dan kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Daddy menyampaikan, inti kedatangan BMPS Kota Bekasi ke Komisi IV adalah soal keberatan dengan adanya rencana Pemkot Bekasi menambah 10 Unit Sekolah Baru SMP Negeri di Kota Bekasi.

Hal ini dilakukan karena mereka (BPMS) merasa di anak tirikan dan merasa kurang di perhatikan oleh. Sedangkan menurut BMPS bahwa dalam Kemndikbud yang baru sudah disamakan bentuk perhatiannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota antara sekolah Negeri dan Swasta.

“Mereka merasa tidak diperhatikan. Merasa dianaktirikan. Tidak perlu lagi sekolah Baru dibuat. Titipkan di sekolah swasta. Nah mereka menyesalkan kebijakan tersebut,” kata Daddy usai menerima Audensi BMPS Kota Bekasi, di Ruang Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Kamis (9/4/2019).

Menurutnya, dalam peraturan menteri Pendidikan (Permendikbud) No.17 th 2017 dan Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Di mana Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi juga bagi sekolah swasta. BPMS sendiri menyampaikan akan turun ke jalan apabila tidak kunjung ada jawaban sampai Kamis (11/4/2019).

“Kalau bisa ditunda ya ditunda. Kalau tidak bisa ya mereka akan menegur. Kalau tidak bisa juga mereka akan turun ke jalan,” imbuhnya.

Menurut Daddy ini memang cukup miris. Sebaran siswa baru memang lebih banyak ke sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta sebarannya dinilai masih kurang.

“Apakah tidak kemudian berdayakan SMP swasta, namun kewajiban-kewajibannya diberikan ke swasta.” ujarnya.(RON)