Diduga Manfaatkan Fasilitas Negara, Caleg Intan Fauzi Dilaporkan ke Bawaslu

Bawaslu Kota Bekasi temukan ratusan Dus produk makanan ibu hamil saat Sidak di Posko Caleg Intan Fauzi di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan, Selasa (5/3/2019)

BEKASI SELATAN – Bawaslu Kota Bekasi melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke Posko Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi, yang berlokasi di Ruko Grand Galaxy City, blok RGC 2 no 8, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, selasa (5/3/2019).

Rombongan Bawaslu yang di pimpin oleh Komisioner Bawaslu Ali Mahyail dan Novita Ulya menemukan ratusan kardus produk makanan tambahan bagi Ibu hamil, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI.

Produk tersebut ia tempelkan sticker berkampanye, yang bertuliskan Calon Anggota Legislatif DPR RI 2019-2024 dan Anggota DPR RI yang siap dibagikan kepada para warga di daerah pemilihan (Dapil) Kota Bekasi-Kota Depok.

Atas temuan itu, Caleg Intan Fauzi terancam pidana pemilu. Intan diduga memanfaatkan fasilitas negara, yakni membagikan produk makanan tambahan bagi Ibu hamil, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI.

“Hasil Sidak (Inspeksi Mendadak) ini, akan kita bahas terlebih dahulu bersama Gakkumdu. Akan kita libatkan juga ahli tindak pidana. Jika ditemukan pelanggaran, ya bersangkutan bisa kena pidana pemilu,” ungkap Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail, Selasa (5/3/2019).

Menurutnya, beberapa saksi telah melaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran ini. Bahkan, produk makanan ini sebelumnya telah dibagikan di beberapa tempat, diantaranya wilayah Jatiasih.

Adapun sanksi yang akan dikenakan kepada Intan adalah pasal 281 ayat 1 huruf J soal pemanfaatan fasilitas negara juncto pasal 253, apabila dugaan pelanggaran tersebut benar.

“Hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 12 Juta, jika yang bersangkutan benar melakukan pelanggaran pemilu dengan memanfaatkan fasilitas negara,” pungkas Ali.

Ali menambahkan, dalam waktu dekat ini, Bawaslu akan melangsungkan pembahasan satu, yang menghadirkan para ahli, apakah hal ini ada unsur pelanggaran atau tidak.(RON)