Kenakan PPN 10 Persen, DPRD Nilai PDAM Tirta Patriot Langgar Aturan

Ilustrasi (ist)

BEKASI – Awal bulan Maret 2019, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot kota Bekasi mulai terapkan kebijakan baru.

Melalui akun resmi instagramnya, Perusahan milik Pemkot Bekasi ini mengumumkan akan mengenakan tarif PPN 10% dari biaya administrasi kepada pelanggannya mulai bulan rekening Februari 2019. Kebijakan itu diambil merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No 40 tahun 2015.

Dalam akun Instagram PDAM Tirta Patriot diinformasikan sebagai berikut:

“Diinformasikan kepada seluruh pelanggan PDAM Tirta Patriot kota Bekasi, mulai Maret 2019 (bulan rekening Februari 2019) akan dikenakan tarif PPN 10% dari biaya administrasi, berdasarkan pada PP 40 Tahun 2015. Demikian info kami sampaikan, Terimakasih,

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro menyatakan, penggunaan PP 40 tahun 2015 terkait penambahan pajak PPN 10 persen sebagai administrasi bertentangan atau melanggar pasal itu sendiri.

Dalam PP 40 Tahun 2015 justru menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan adalah kebutuhan air bersih. Oleh karena itu, kata Chairoman untuk menjamin ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat berupa air bersih yang belum siap diminum, maupun yang siap diminum, maka perlu diberikan kemudahan perpajakan berupa fasilitas dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

“Jadi pengenaan PPN 10% oleh PDAM Tirta Patriot bertentangan atau melanggar PP 40 tahun 2015. Untuk itu, DPRD perlu memanggil PDAM Tirta Patriot untuk menjelaskan permasalahan ini, latar belakang dan tindakan korektif yang diperlukan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan,” ujarnya kepada awak media, Kamis, (28/2/2019).

Kami juga sudah mencoba mengkonfirmasikan Solihat selaku Direktur PDAM Tirta Patriot, namun yang bersangkutan masih ada tugas di luar kota Bekasi. (DNS/RON)