Warga Keluhkan Leletnya Pelayanan di Disdukcapil

Kantor Disdukcapil Kota Bekasi.(foto:ist)

BEKASI TIMUR – Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi dikeluhkan sejumlah warga Kota Bekasi. warga menganggap pelayanan pengurusan dokumen kependudukan Disdukcapil lelet.

Yani, warga asal Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya mengeluhkan, pengurusan surat pindahnya tak kunjung selesai.

Pasalnya, Yani mengurusi status kependudukan dirinya yang menjadi penduduk Kota Bekasi yang asal mulanya dari Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Adapun alasan kepindahannya karena ia ingin mengukuti suaminya yang berada di Kota Bekasi.

“Pengurusan surat pindah lama engga selesai-selesai. Tadi diurus lagi, udah beberapa kali ditanyain. Saya mau ikut tinggal dikontrakan suami di Mustikajaya,” terang dia kepada wartawan, kemarin (5/11/2018).

Tak hanya Yani, warga lain pun keluhkan leletnya kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Contohnya, ada seorang warga yang mengakui pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sangat lama sekali. Sudah setengah tahun lamanya pembuatan dokumen tersebut tak kunjung selesai hingga saat ini.

Menurutnya, warga ini sudah melakukan perekaman dan telah diproses di Disdukcapil dari enam bulan lalu.

“Setiap mau diambil belum jadi terus kata pihak Dinasnya.” Cetusnya.

Menanggapi keluhan warga, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau sering disapa Pepen langsung memanggil petugas Sekdis Disdukcapil.

Pepen menyayangkan masih ramainya antrian di Disdukcapil. Padahal sudah terdaoat dua Mal Pelayanan Publik, yakni di Juction dan daerah Pondok Gede.

Menurutnya, kinerja kelembagaan dapat dinilai dengan menganalisis dari beban kerja dan efektivitas.

Oleh karena itu, dalam satu tahunnya kelembagaan akan dilakukan evaluasi. Adapun cara untuk menganalisanya denan melihat antara kerjanya dan jabatannya ketemu tidak.

Misalkan, jika lebih besar beban kerjanya berarti kurang orangnya. Tapi jika lebih sedikit beban kerjanya berarti orangnya kelebihan.

“Kita bandingkan Bapenda saja antrean sehari cuman 20. Artinya, pendelegasian dengan Mal itu berjalan sehingga di Bapenda kosong. Akan tetapi di Disdukcapil tidak berkurang-kurang, ini kan harus dievaluasi,” pungkasnya.(RON)