Ribuan APK di Kabupaten Bekasi Menyalahi Ketentuan

CIKARANG – Sesuai Peraturan KPU nomor 23 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 87/PL.01.5 Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi pemasangan APK Pemilihan Umum 2019 yang memuat larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mendapati ribuan pemasangan APK menyalahi ketentuan karena terpasang di taman dan pohon. Data tersebut dari hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dilapangan.

“Sebanyak 2.485 pelanggaran kampanye berupa APK yang di pasang di taman dan pohon. Bawaslu Kabupaten Bekasi menghimpun data berjenjang yang bersumber dari Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa,” ucap Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada wartawan, Kamis (8/11/2018).

Dikatakan, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa diberikan instrumen pelanggaran APK untuk dijawab sesuai dengan pendataan jajaran pengawas di lapangan terkait pelanggaran APK. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa menjadi responden utama pengumpulan data.

Sebagai upaya pencegahan, lanjut Akbar, dengan memberikan himbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 untuk tidak memasang APK di tempat yang dilarang. 

Himbauan tersebut, kata dia, disampaikan pada pertemuan rapat koordinasi dengan Partai Politik dan KPU Kabupaten Bekasi maupun pada sosialisasi regulasi Kampanye di kantor-kantor partai politik.

“Penindakan atas pelanggaran pemasangan APK secara masal menjadi rumit jika tidak ada kesadaran dari peserta pemilu yang patuh terhadap regulasi,” terangnya. 

Dia menjelaskan, agar tidak ada lagi Partai politik yang melanggar pemasangan alat peraga Kampanye di tempat yang dilarang demi mewujudkan Kampanye yang bisa berjalan secara proporsional.

“Pelanggaran pemasangan APK akan sangat diperlukan penertiban secara berkala jika Partai Politik terus memasang APK di tempat yang dilarang,” ungkapnya. 

Menurutnya, dalam penertiban tersebut Satpol PP Kabupaten Bekasi sebagai ujung tombak penertiban mempunyai Standar operasional prosedur tersendiri untuk penertiban.

“Agar Partai Politik tidak lagi memasang alat peraga Kampanye ditempat yang dilarang,” pungkasnya.(*)