Perkara Korupsi ‘tenggelam’, Kinerja Kejari Kabupaten Bekasi di Pertanyakan

CIKARANG – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dipertanyakan, menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang hingga kini belum ada satupun perkembangan dan bahkan terkesan dipetieskan.

“Anehkan, sekian banyak laporan masyarakat yang berbau Tipikor namun hingga kini tidak ada satupun perkembangan atau tindaklanjut dari laporan masyarakat yang masuk. Jadi wajar kalau kita menduga bahwa Kejari Cikarang, suka bermain mata,” terang Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jendela Informasi (LSM JEKO) Indra Pardede.

Dikatakan Pardede, pada 27 Agustus 2018 pihaknya, LSM JEKO telah melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi melalui surat bernomor 029.PP LSM JEKO berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan proyek infrastruktur masyarakat di Kabupaten Bekasi.

“Seharusnya Kejaksaan sigap dengan adanya laporan masyarakat yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Jangan-jangan laporan kami dari masyarakat hanya dijadikan sumber informasi yang justru dijadikan proyek kasus,” sindirnya.

Dengan adanya laporan itu seharusnya pihak Kejaksaan pro-aktif dengan yang melaporkan jika memang dinilai ada kekurangan dari laporan dan memang berniat ingin memberantas korupsi diwilayah hukumnya di Kabupaten Bekasi.

“Kalau memang ada kekurangan dari laporan masyarakat tinggal koordinasi sama-sama, kita berantas segala bentuk korupsi yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Bukan habis terima laporan terus diam, lalu apa yang dikejakan Kejaksaan Cikarang,” tegasnya.

Pihak awak media pun lanjut Pardede, banyak yang mengeluhkan betapa sulitnya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak Kejaksaan Cikarang yang berkaitan dengan perkembangan atau tindak lanjut dari kasus-kasus Tipikor yang masuk dari laporan masyarakat.

“Jangankan ada penjelasan dari pihak Kejaksaan, seputar pekembangan kasus yang dilaporkan awak media yang meminta penjelasan pun sulit Kejaksaan Cikarang terkesan tertutup dari kasus-kasus Tipikor. Jadi wajar kalau kami menduga aparat Kejaksaan Cikarang suka bermain mata,” ulasnya.

Terakhir tambah Pardede, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak hebohkan Kabupaten Bekasi dengan penggerebekan dan penyeggelan kantor PUPR yang berakhir dengan penjemputan Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yassin yang sudah menjadi tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK bersama beberapa Kepala Dinas lainnya terkait proyek Meikarta.

“Itu bukti bahwa ternyata banyak permainan di Kabupaten Bekasi lalu kemana pungsi Kejaksaan wilayah bisa kecolongan pura-pura ngak tahu atau memang tidak pernah bekerja sebaiknya Kejagung segera mengevaluasi para aparaturnya jangan hanya seremonial dalam target pemberantasan korupsi diwilayah,” pungkasnya.