Gugatan Calkades Kedungwaringin Masuk di PTUN Jawa Barat

KEDUNGWARINGIN – Empat Calon Kepala Desa (Calkades) Kedungwaringin, Kecamatan KedungWaringin, Kabupaten Bekasi, menggugat Surat Keputusan (SK) pelantikan Kades terpilih Kedungwaringin, Tita Komala, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bandung.

Selain itu, penggugat juga melayangkan laporan terkait dugaan kecurangan panitia Pilkades ke Polda Metro Jaya (PMJ) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam politik praktis.

Kuasa hukum ke-empat Calon Kades, Saripudin menjelaskan, bahwa pihaknya ingin mencari keadilan terkait permasalahan Pilkades Kedung Waringin.

“Ini bukan terkait masalah menang atau kalah. Urusan kompetisi memang ada yang menang dan kalah. Tapi harus digarisbawahi, asalkan semua sesusai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Dikatakan Saripudin, berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2018, seharusnya Bupati Bekasi menunda pelantikan jika terjadi sengketa. Hal itu mengacu pada Pasal 31 dan 32 Perbup itu.

“Langkah itu tidak ditempuh Bupati, sehingga hilanglah hak-hak para penggugat dan mereka merasa terzolimi. Buat apa aturan dibuat kalau tidak bisa melaksanakan,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya di Kedungwaringin. Kisruh Pilkades juga terjadi di 22 lain di Kabupaten Bekasi.

“Sekali lagi. Ini bukan soal kalah dan menang. Kita mencari keadilan di atas kebenaran bukan pembenaran,” ulasnya.

Soal pembuktian, pihaknya akan mempersiapkan pada persidangan. Saripudin, berpendapat, ada beberapa fakta hukum yang tidak tergali, seperti permasalahan pada Perbup.

“Sanksi tegas yang melanggar seperti apa? tidak jelas. Ini celah oknum, misalkan panitia yang berpihak terhadap kubu tertentu,” imbuhnya.

Untuk panitia sambung Saripudin, dalam Perbup ada unsur tokoh masyarakat dan Karang Taruna. Kenapa libatkan anak di bawah umur yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya.

“Kita laporkan KPAI dalam ranah berbeda. Jelas berkaitan dengan anak di bawah umur, awal kisruh karena libatkan anak di bawah umur sebagai panitia. Masuk politik praktis tebarkan kartu undangan,” jelas Saripudin lagi.

Pihaknya, menuntut SK Bupati untuk Pilkades Kedungwaringin karena dianggap cacat hukum. Pasalnya, tidak melewati mekanisme yang diatur pada Perbup.

“Kades Kedungwaringin Tita Komala, salah satu pihak tergugat tidak datang. Yang datang hanya kuasa hukum, itu juga tidak bawa bukti apa-apa,” pungkasnya.