Komisi IV Dorong dibentuk Pokja Tenaga Honorer dan Perbup Tenaga Kerja

logo DPRD Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengapresiasi perjuangan konkret rekan-rekan honorer. Ini bentuk nyata, bahwa terdapat banyak permasalahan honorer yang sudah menggunung seperti gunung es, yang sebagian disuarakan rekan-rekan honorer hari ini ke Pemkab Bekasi.

Dirinya mengakui, telah ada beberapa upaya konkret dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, dimulai dari penganggaran Jastek untuk kesejahteraan honorer sejumlah sekitar 161 Miliar di mulai pada tahun 2017 kemarin.

“Kemudian kita juga mendesak Pemerintah Daerah agar membuat database kaitan Honorer, dan ini sudah pernah rapat gabungan Komisi IV DPRD, Komisi I DPRD, BKD, Bagian Pembangunan Setda Bekasi, Dinas Pendidikan, dan beberapa SKPD terkait, imbuhnya. Kaitan bentuk pengakuan dan SK dari Pemerintah Daerah, memang baru pada tahap bentuk pengakuan, dengan ditetapkannya rekan-rekan honorer sebagai penerima Jastek dari APBD. Di situ SK Bupati kaitan penerima Jastek sudah ada, by name by addres,” katanya.

Baru itu saja pengakuan Pemkab Bekasi, sedangkan yang dituntut oleh rekan-rekan adalah SK BUPATI kepada orang per orang Honorer, yang menetapkan mereka sebagai pegawai Honorer Pemkab Bekasi. Yang kabarnya tuntutan itu belum dapat dipenuhi, karena kendala PP 48 tahun 2005, PP 56 tahun 2012 yang melarang semua Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Daerah dan Pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya.

“Di tambah lagi ada Permendagri No.814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer. Mungkin kendala itulah yang harus segera dicarikan solusi bersama,” kata Nyumarno.

Hal lain yang sudah kita lakukan, tanggal 19 September 2018 yang lalu.

“Kami Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi telah meminta lembaga DPRD Kabupaten untuk berkirim Surat ke Presiden RI, DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, MenPan RB, Menkumham, dan Menteri Keuangan kaitan DUKUNGAN PENGANGKATAN HONORER secara bertahap kepada Pegawai Non PNS melalui Revisi UU ASN. Surat itu sudah dikirim, dan di dalamnya juga berisi dukungan pengangkatan secara bertahap pada 4 (empat) nomenklatur, yaitu Honorer (K-2 dan Non Kategori), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil secara berkeadilan. Prinsipnya kami DPRD Kabupaten Bekasi mendukung perjuangan kesejahteraan honorer Kabupaten Bekasi, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta upaya-upaya lainnya,” pungkas Nyumarno.

Anggota Komisi IV yang ikut mendorong diantaranya Jamil,S.Sos (PAN), Dede Iswadi (Nasdem), Nurdin Muhidin (PAN), dan Nyumarno (PDI Perjuangan) yang terlihat selalu intens mendampingi honorer.

Komisi IV juga mengapreasi langkah Forum Informatif dan Pemerhati Ketenagakerjaan (FINTER) yang juga mendorong terbitnya peraturan bupati (Perbup) sebagai pelaksanaan Perda Ketenagkerjaan.

Sementara itu, Nyumarno dan Komisi IV juga mengapreasi langkah Forum Informatif dan Pemerhati Ketenagakerjaan (FINTER) yang juga mendorong terbitnya peraturan bupati (Perbup) sebagai pelaksanaan Perda Ketenagkerjaan.

“Kami mendesak agar segera dibuat Peraturan Bupati sebagai aturan turunan dan aturan pelaksanaan dari Perda Ketenagakerjaan Nomor 4 tahun 2016. Prinsipnya mereka (FINTER) mendorong draft Perbup yang berpihak kepada akomodasi warga sekitar KTP Bekasi agar bisa kerja di pabrik. FINTER mendesak turut terlibat memberikan masukan agar Perbup sejalan dengan Perda,” ujarnya. (ADV)