Siap-Siap Penghuni Kontrakan di Bekasi Bakal Kena Razia KTP

Operasi Yustisi di Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menargetkan 10 kecamatan menjadi sasaran operasi yustisi di tahun 2018.

10 kecamatan yang akan menjadi sasaran operasi yustisi kependudukan di antaranya adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Babelan, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Serang Baru, Tarumajaya, Cikarang Barat, dan Kecamatan Tambun Selatan.

“Kita start 2 Juli, berakhir sampai 2 Agustus. Tiap hari satu titik, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak kita laksanakan,” katanya.

Operasi ini bertujuan untuk menertibkan pendatang yang tidak memiliki dokumen kependudukan atau kartu identitas. Setelah terdata, mereka diwajibkan mengurus administrasi kependudukannya.

“Apabila ingin menjadi warga Kabupaten Bekasi maka harus melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal, tapi jika hanya sementara maka harus membuat keterangan domisili,” katanya.

Kegiatan ini juga sebagai upaya sosialisasi dan pelayanan serta pencegahan pelanggaran administrasi kependudukan sekaligus Ali mengimbau kepada segenap warga pendatang untuk segera melengkapi identitas diri dengan cara melapor ke petugas RT dan RW setempat.

Kasie Pendataan Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Dudin mengatakan sasaran dari razia kependudukan kali ini adalah para penghuni kontrakan yang tidak memiliki KTP Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan razia kita lakukan dengan menyasar penghuni kontrakan yang ada disini. Hasilnya ada sejumlah warga pendatang yang tak memiliki KTP Kabupaten Bekasi,” kata Dudin.

Razia kependudukan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP Kabupaten Bekasi.

“KTP ini kan seperti nyawa kita. Kalau ingin mengurus segala sesuatu pasti menggunakan KTP. Jadi agar segala urusan lancar tentunya kita himbau masyarakat untuk memiliki KTP Kabupaten Bekasi, terutama untuk yang menetap lebih dari satu tahun dan sudah memiliki keluarga,” ucapnya.

Dudin menambahkan, Disdukcapil Kabupaten Bekasi tidak akan mempersulit warga pendatang ataupun masyarakat yang ingin mengurus KTP Kabupaten Bekasi.

“Selagi syaratnya lengkap, kita tidak akan mempersulit. Untuk itu uruslah KTP. Kalau tidak ada KTP, tentu kita anggap pendatang illegal,” kata dia.

Sementara itu Kasie Kependudukan Kecamatan Cikarang Selatan, Taifikul Akbar mengatakan ada 38 warga pendatang yang terjaring razia. Bagi pendatang yang hanya membawa KTP asal daerah, maka KTP-nya ditahan untuk didata lalu diberikan Surat Keterangan Domisili Sementara.

“Kita kasih Surat Keterangan Domisili Sementara. Masa berlakunya 6 bulan,” kata dia.(jie)