Bappeda Kejar Target SDG untuk Kemajuan Masyarakat Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Bappeda Kabupaten Bekasi, Mohamad Irsan Frimansah

CIKARANG – Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi, Bappeda Kabupaten Bekasi, Mohamad Irsan Frimansah mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini sudah memasuki program nasional yakni Sustainable Development Goals (SDGs).

Program awalnya dari MDG (Milenium Development Goals)yang kemudian ada peningkatan menjadi Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalam SDG tersebut kata Irsan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi.

“Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)Kabupaten Bekasi terus menggulirkan program global atau mendunia. Satu di antaranya, mengejar target pencapaian program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” katanya.

Salah satu program SDG yang selaras yakni, kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta industri inovasi dan infrastruktur.

“SDG program global, program dari nasioanl bahkan dunia. Jadi semuanya harus mendukung,” katanya.

Masyarakat juga Pemerintah Kabupaten Bekasi harus bisa mendukung program tersebut, karena Perpresnya sudah ada.

Seperti program penanggulangan kemiskinan di Pemkab Bekasi yang selaras dengan SDG, dimana pihaknya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yakni Dinas Sosial (Dinsos).

“Salah satu goals dari SDGs itu ada di Dinas Sosial. Kita juga sedang mensinergiskan basis data terpadu. Jadi dengan itu kita akan sisir orang-orang miskin -by name by address-. Yang lainnya juga ada dan sama dengan program kerja di OPD lainnya,” tambahnya.

Program SDG yang sedang di implementasikan di Kabupaten Bekasi

Program dari SDG ini disesuaikan dengan potensi di masing-masing Kota/Kabupaten yang diaplikasikan dengan rencana aksi daerah (RAD).

“Bappeda sudah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) yang kemudian dibuat dalam bentuk matrik. Setelah itu diserahkan ke Provinsi. Karena secara aturan yang menyiapkan RAD itu pemerintah provinsi. Jadi kota/kabupaten hanya menyusun dan menyerahkannya ke Provinsi,” katanya.

“Mudah-mudahan di 2027 sudah tercapai semua di sini. Karena program kami pun selaras dengan program global tersebut,” imbuh Irsan.

“Jadi ada lompatan lebih besar di SDGs ini. Di SDGs ada 17 tujuan. Aturan dalam regulasinya terdapat di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017,” katanya.

Sekadar diketahui, SDGs ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 lalu, sebagai bentuk kesepakatan pembangunan global. Ada 193 negara yang hadir dalam pembentukan ini, termasuk Indonesia.

Di SDGs ada 17 tujuan atau goals. Di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri inovasi dan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan.

Selanjutnya keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.