Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan MoU antara Gapoktan Kab Bekasi bersama Kab Ciamis

Dinas Ketahanan Pangan menandatangani kerjasama antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Ciamis dalam suplai dan demand bahan pokok utama beras

CIKARANG – Dinas Ketahanan Pangan kembali melakukan langkah strategis dengan terus berinovasi melaksanakan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUMPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Agus Trihono menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kami lihat adanya rantai distribusi pemasaran yang terintregasi agar yang lebih efisien. Kemudian kami pantau harga konsumen dapat ditaransmisikan dengan lebih baik kepada harga petani,” jelasnya.

Selain itu kata Agus, informasi pasar antar wilayah terus dipantau agar berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya ‘patrone clean’.

“Atau pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu, atau lebih kita kenal monopoli usaha,” katanya.

Dalam kegiatan ini, bertujuan untuk mengembangankan usaha pangan masyarakat dengan tujuan, pertama, menyerapa produk petani nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani.

“Kedua, mendukung stabilitas pasokan dan harga. Ketiga memberikan kemudahan akses konsumen kepada msyarakat terhadap bhan pokok pangan yang berkualitas dan bergizi,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini juga menjelaskan, Kabupaten Bekasi di tahun 2018 ini terdapat 6 kelompok, yang pertama, 2 kelompok LUPM itu ditahap pembinaan, kemudian 4 lembaga usaha pangan masyakarat itu ditahap pengembangan.

Dibawah komando Agus Trihono, Dinas Ketahanan Pangan sudah mengumpulkan toko tani Indonesia di Kabupaten Bekas yang pada tahun 2018 ini berjumlah 16 0rang.

“Setelah dikumpulkan toko tani tersebut, bersama-sama kita menandatangani kerjasama antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Ciamis dalam suplai dan demand bahan pokok utama beras. Kabupaten Bekasi akan memasok 10 ton beras ke Jakarta, dan 25 ton untuk kebutuhan wilayah dalam Kabupaten Bekasi. Sedangkan Cimais menyuplai beras ke toko tani Indonesia sebanyak 9 ton,” bebernya.

Dijelakasn Agus Trihono, toko tani harus menjual beras dari program pengembangan usaha pangan masyarakat dengan nilai maksimal Rp8800 perkilo beras.

“Kita ketahui bahwa di Kabupaten Bekasi yang kita menjadikan contoh toko tni sebnyak 16 toko tani. Dengan demikin kita berharap bawah melewati toko tani Indoensia bisa menjul bahan pangan pokok yang terjangkau untuk kebutuhan masyarakat. Itulah inti kegiatan tersebut dan sudah ditandatangani juga MoU dengan Gapoktan Kabupaten Bekasi beserta Gapoktan Ciamis,’ jelasnya. (jie)