Sunandar Nilai Pembangunan Gedung Pemkab 16 Lantai Belum Diperlukan

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar

CIKARANG – Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi terancam batal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menilai, bangunan setinggi 16 lantai itu belum memiliki rekomendasi teknis dari Pemerintah Pusat.

Dewan mengaku tidak pernah ada pembahasan terkait pembangunan gedung tersebut.

Padahal, Dewan yang justru meloloskan anggaran pembangunan tahap I pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018, dengan pagu mencapai Rp100.993.925.000.

Dari pagu tersebut, proses lelang pun bahkan selesai dilakukan dan telah ditetapkan pemenang dengan harga terkoreksi Rp 89.993.545.000.

Namun begitu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menilai, pembangunan gedung 16 lantai belum diperlukan. Proses pembatalan pun tengah dalam pembahasan.

“(Pembatalan) gedung 16 lantai lagi dibahas, kami akan memanggil semua pihak untuk dibahas. Pembatalan karena belum ada surat dari Kementerian (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” kata Sunandar.

Menurut Sunandar, harusnya setiap pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan.

“Kalau saya melihat kebutuhan, (pembangunan gedung 16 lantau) belum terlalu butuh, harusnya (pembangunan) berdasarkan tingkat kebutuhan. Makanya akan dibahas bersama seluruh pihak terkait hal ini. Kami akan minta klarifikasi soal kajian teknis serta persyaratan lainnya,” kata pria yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran ini.

Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi III Taih Minarno. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan bahwa bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari delapan lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

“Sebenarnya kalau sesuai dengan peraturan itu, pemerintah daerah mau membangun gedung yang tingginya lebih dari delapan lantai harus ada rekomendasi teknis dari Kementerian. Karena tinggi, dikhawatirkan bangunan itu kalau ada apa-apa, Kementerian tidak tahu,” kata Taih.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, kata Taih, Gedung Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa dibangun tahun ini. Gedung baru dapat dibangun setelah mendapat persetujuan dari Menteri PUPR.

“Kalau DED (detail engineering design) sudah ada, tapi mengenai penganggaran dan kajiannya masih ada yang kurang. Rekomendasinya juga belum ada. Maka, harusnya tidak bisa dibangun, kalau tetap bisa dilaksanakan, konsekuensinya ada di PUPR. Kalau ada apa-apa, kami tidak bisa tanggung jawab,” kata dia.(jie)