Komisi I Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2018

Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pilkada Kota Bekasi 2018 yang di gelar Komisi I DPRD Kota Bekasi

BEKASI TIMUR – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilihak Kepala Daerah (PILKADA) Kota Bekasi Tahun 2018 yang berlangsung di ruang kerja Komisi I DPRD Kota Bekasi, Senin (23/4/2018).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Ketua Komisi I, Ir. Choiruman J Putro Msi, Anggota Komisi I, Machrul Falak, ST, Maryadi, Sarni Ruminta Sihombing, Kurniawan, Wakil Ketua 3, Irman Firmansyah, SH, MH, Kapolres Metri Bekasi Kota, KombesPol Indarto, Komandan Distrik Militer 0507/Bks, Letkol Arm Abdi Wirawan, Asda 1, Erwin Effendi, Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita, Kabag Tapem Setda Kota Bekasi, Junarsih, Kasubag Evlap Kota Bekasi, Arti Mustika, Kepala BKPPD Reny Hendrawaty dan unsur Satpol PP Kota Bekasi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I, Ir. Choiruman J Putro Msi, mengajak seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas yang diemban, terutama berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Ia juga berharap agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan dan menjaga kondusifitas lingkungan selama perhelatan Pilkada ini berlangsung.

“Kami Anggota DPRD Kota Bekasi mengucapkan terimakasih kepada jajaran aparat keamanan baik dari pihak TNI maupun Polri yang bekerja secara maksimal,” ucapnya.

“Mari kita samakan persepsi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jangan pernah bosan dalam melaksanakan tugas ini. Kita tetap melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan,” tambahnya.

Kepala BKPPD Kota Bekasi Reny Hendrawaty menyampaikan bahwa sosialisasi tentang Netralitas ASN dalam Pilkada telah ia sampaikan kepada semua jajarannya, baik ASN maupun yang Non PNS secara gamblang sesuai dengan kode etik kepegawaian.

“Yang perlu kami sampaikan bahwa apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran, maka akan dilakukan penertiban dengan menyesuaikan kode etik yang ada.

Hasil kesepakatan dalam rapat monitoring dan evaluasi antara lain ialah setiap alat peraga kampanye Pilkada Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan aturan maka akan diturunkan atau dimusnahkan.

Namun sebelumnya akan diberikan surat teguran kepada pihak pemasang yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bekasi selama waktu 1×24 jam. Sementara apabila tidak diindahkannya surat teguran tersebut, maka akan dilakukan tindakan tegas.(ADV/Humas DPRD)