BPJS Kesehatan Tingkatkan Komunikasi dengan Pemkab Bekasi

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin memberikan bantuan untuk peserta BPJS Kesehatan

CIKARANG – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nur Indah Yuliati mengungkapkan, tunggakan pembayaran iuran peserta dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, hingga triwulan pertama 2018 mencapai Rp71,4 miliar.

“Tunggakan itu adalah tunggakan iuran dari total 126.000 peserta,” katanya.

Nur mengatakan bahwa tunggakan itu merupakan akumulasi dari tiga kelas perawatan dengan perincian penunggak pembayaran iuran peserta kelas III berjumlah 28.000 orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp8,9 miliar.

Disusul peserta kelas II sebanyak 66.000 orang dengan nilai tunggakan mencapai Rp35 miliar dan peserta kelas I sebanyak 32.000 peserta dengan tunggakan lebih dari Rp27,5 miliar.

Menyiasati hal itu, pihaknya akan mengajukan perubahan status peserta kelas III, dari peserta PBPU menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Jika pengajuannya diterima, iuran peserta akan dibayarkan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2018.

“Setelah dijamin oleh pemerintah daerah, otomatis masyarakat dapat menggunakan kembali fasilitas JKN-KIS,” katanya.

Pada tahun 2017, misalnya, dari total 99.267 peserta PBPU kelas III yang menunggak, lebih dari setengahnya akhirnya dikover pemerintah daerah.

“Bulan Oktober 2017 dari 99.000 peserta yang menunggak, sebanyak 50.000 di antaranya dicover APBD setelah melalui verifikasi data,” katanya.

Untuk peserta kelas I dan II, Nur berharap ada kesadaran masyarakat untuk membayar iuran secara rutin sehingga tidak menyebabkan tunggakan.

“Pemerintah membuat regulasi ini berdasarkan prinsip gotong royong membantu sesama. Jadi, saya berharap ada kesadaran masyarakat untuk membayar iuran rutin demi membantu sesama warga yang membutuhkan anggaran ini,” katanya. (jie)