Ini yang Bikin Tegang Satpol PP Vs Dinas Pariwisata Kab bekasi

Soal Penutupan THM di Kabupaten Bekasi, Satpol PP dan Dinas Pariwisata jadi tegang

CIKARANG – Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi Hudaya menyerahkan persoalan Perda 3 Tahun 2016 pada Dinas Pariwsata. Alasanya kata Hudaya, dalam Perda tersebut rupanya tidak ada sanksi pidana atau perdata.

“Dalam Perda 3 Tahun 2016 itu kan gak sanksi Pidana dan Perdata. Kita gak mau sembarangan maen tutup aja. Saya gak mau ada kejadian seperti Kasat Pol PP yang dulu, Setelah dilakukan penegakkan perda malah kena masalah Pidana,” katanya baru-baru ini.

Perda itu kata Hudaya dikembalikan lagi pada Dinas Pariwisata agar melakukan inisiatif revisi kembali, untuk memasukan sanksi pidana dan perdata.

“Kalau sekarang ini Perda itu bisa dikatakan seperti Perda “banci”. Kalau mau tegas jangan setegah-setengah. Ssaya sudah konsultasi dengan pihak Polres dan Kejaksaan ini akan beresiko jika tidak ada sanksi tegasnya,” ujarnya.

Selama Perda 3 itu tidak dilakukan revisi, Satpol PP kata Hudaya tidak akan mengambil tindakan penutupan tempat hiburan malam (THM) disejumlah kawasan, termasuk kawasan Lippo Tamrin.

Dikonfirmasi Kepala Dinas Pariwisata, Sutia Resmulyawan, Kamis, (22/3/2018), mengaku sudah paham terhadap Perda itu. Namun dia pun menegaskan, jika perda itu sudah terbit maka tidak ada alasan lagi bagi Satpol PP untuk tidak bertindak tegas.

“Penegakan Perda bukan urusan Dinas Pariwisata. Perda itu kan udah terbit harusnya Satpol PP bisa melaksanakan penegakan Perda. Kalau gak bisa apa alasannya,” tegasnya.