Dinas Ketahanan Pangan Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Pangan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Agus Trihono

CIKARANG – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Agus Trihono mengatakan, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan, “Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan”.

Dalam pengertian pangan, merupakan segala sesuatu yang bersal dari sumber hayati produk pertanan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air.

“Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman,” katanya.

Dinas Ketahanan Pangan kata Agus, terus mengawasi dan memantau ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi, yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan maupun bantuan pangan.

“Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) ktersediaan pangan di Kabupaten Bekasi hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan seebsar 34,9 persen, itu data ditahun 2017. Sebagian besar dipenuhi produksi beras, karena beberapa wilayah merupakan sentra produksi beras dengan tingkat kemandirian 110 persen,” jelasnya sambil menambahkan, 65,1 persen ketersediaan pangan Kabupaten Bekasi dpenuhi dari daerah lain berupa pasokan dari luar atau impor.

Dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan, Kabupaten Bekasi tahun 2017, ada 7 desa dari 5 kecamatan yang masuk dalam kategori rentan pangan, yaitu, Desa Pantai Bahagia (Muaragembong), Desa Karangmulya (Bojongmangu), Desa Hegarmanah (Cikarang Timur), Desa Sukalaksana (Sukakarya), Desa Sukamurni (Sukakarya), Desa Karang Patri (Pebayuran), Desa Karangjaya (Pebayuran).

Adanya toko tani Indonesia (TTI) merupakan suatu kegiatan jual beli pangan yang lokasinya difokuskan pada daerah yang sering mengalami gejolak harga pangan hasil produksi petani seui harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan atau lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM), dan atau perum Bulog.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi mengunjungi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2/2018). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari Perda Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya

Selama tahun 2017, Kabupaten Bekasi mempunyai 40 TTI yang tersebar di 15 Kecamatan dan Mendapat seuply beras dari 4 Kabupaten/Kota, yaitu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Adanya Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersedian pangan. PPH juga suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Biasa digunakan untuk peerncanaan konsumsi, kebutuhan dan penyefiaan pangan wilayah.

“Skor PPH itu idelanya 100,” singkat Agus Trihono.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini juga menjelaskan, untuk kebutuhan beras penduduk yang terus meningkat merupakan tantangan sehingga harus direspon dengan upaya keras meningkatkan produksi.

“Pentingnya keamanan pangan adalah semua tindakan yang diperlukan selama produksi-prosesing-penyimpanan-distribusi dan penyimpanan makanan sehingga ketika dimakan tidak menyebabkan resiko kesehatan,” katanya.

Kunjungan dipimpin Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi Agus Trihoni beserta para Kepala Bidang. Kunjungan ini untuk melengkapi serta menyempurnakan rancangan Perda Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

Dinas Ketahanan Pangan kata Agus, juga melakukan pengawasan pangan.

“Pengawasan pangan segar asal tumbuhan, pertama yaitu evaluasi Pre-Market yang didalamnya terdapat GAP-SOP-No Register Kebun-Sertifikasi Prima. Unutk evaluasi Psot-Market, terdapat, Inspeksi-Uji lab. Untuk pangan yang aman harus bebas dari 3 bahaya, Pertama yaitu, Fisik (kerikil, rambut, kayu, staples, potongan serangga). Kedua, bebas Kimia (residu pestisida, cemaran logam berat). Ketiga, bebas dari bahaya Biologi (bakteri, jamur, virus, parasit),” beber pria yng juga pernah manjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bekasi.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi sudah menjalan berbagai program yaitu, sosialisasi mutu dan kualitas keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pelatihan peningkatan mutu dan kualitas keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), uji keamanan pangan di lahan petani, uji keamanan pangan di pasar tradisional dan modern.

“Termasuk juga kerjasama dengan uji lab dan pengawasan keamanan PSAT dengan OKKPD Prov Jawa Barat. Sosialisasi Sertifikasi Prima, koordinasi GAP, SOP, dan register kebun ke Dinas Pertanian,” ujarnya. (Adv)