Dewan Minta Area Parkir Ruko Deltamas Ditutup

Inilah lokasi parkir di kawasan ruko Deltamas, Cikarang Pusat

CIKARANG – Pansus Pajak Daerah DPRD Kabupaten Bekasi meminta Dinas Perhubungan, Bapenda dan Dinas Pariwisata untuk bertindak tegas terhadap usaha yang tidak membayar pajak dan tidak berizin.

Dijelaskan anggota Pansus Pajak Daerah, Taih Minarno menyebutkan, Dishub harus memanggil pengelola parkir yang tidak mempunyai izin tapi sudah memungut biaya parkir.

“Sebelum ditutup, panggil pengelola area parkir yang tidak bayar tersebut. Minta mereka untuk membuat surat rekomen ijin parkir dari Dishub. Kalau pengelola itu tidak mau ya tutup saja,” tegasnya.

“Area parkir ruko-ruko Deltamas belom mempunyai rekomendasi dari dishub tapi sudah dipungut pajaknya. Tutup aja dulu sementara waktu sampai benar-benar memiliki rekom dan izin,” beber politis Partai Demokrat tersebut.

Selain ijin parkir, tarif parkir pun harus sesuai dengan Perda yang sudah ditetapkan. Jangan menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan Perda.

“Misalnya tarif Rp2000, pengelola parkir ya jangan se-enaknya sendiri menaikan Rp3000. Kalau kenaikan tarif secara sepihak dan tidak sesuai dengan Perda, itu pelanggaran hukum,” cetusnya.

Pernyataan Taih justru bertolak belakang dengan anggota lainnya Samsul Fallah. Politisi PKS ini mengarahkan agar menaikan tarif parkir di dalam.

“Kalau saya tidak sependapat dengan bang Taih. Jika kasusnya seperti itu, Saya justru berpendapat berikan surat peringatan dulu. Kalau batas waktu yang ditentukan tidak membuat ijin maka naikan aja tarif parkirnya, jangan ditutup. Supaya perusahaan pengelola parkir yang tidak ada ijinnya cepat-cepat mengurus ijin parkir,” ujarnya.(jie)