Komisi I Minta Rapihkan Data Penduduk dan Perda Desa di Tahun 2018

ilustrasi

CIKARANG – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha mengungkapkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi diminta mengecek ketersediaan blanko e-KTP ke Kemendagri.

Karena hingga saat ini masih ada ratusan ribu warga yang belum memiliki kartu identitas kependudukan tersebut.

Dia mengatakan berdasarkan data yang dimiliki hingga saat ini masih ada 193.025 jiwa yang belum memiliki e-KTP. Penyebabnya karena keterbatasan blanko.

“Blangko dari Kemendagri belum ada, jadi masih banyak yang belum punya e-KTP,” kata Polisi Fraksi PAN ini.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha

Akibat terbatasnya blanko, sampai sekarang banyak masyarakat yang mengeluh. Karena saat sudah mengantre sejak pagi, blangko e-KTP dikabarkan habis.

“Banyak yang mengeluh, datang ke kecamatan setelah subuh, ngantre, saat jam 9 pagi tiba di antrean, petugas loket di kecamatan mengabarkan kalau blanko habis. Apalagi di antara mereka ada yang izin gak masuk kerja,” ungkapnya.

Komisi I, lanjut dia, sudah mengajak Disdukcapil ke Kemendagri bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Biar persoalan ini tuntas, minimal ada penjelasan yang proporsional dari pemerintah pusat. Pekan pertama di Februari jadwalnya,” katanya.

“Kalau gak kelar-kelar juga, seolah ada pembiaran, lama-lama pasti ada tudingan yang kaitannya dengan hajat Pilgub Jabar,” lanjutnya.

Selain persoalan blanko E-KTP, Ketua Komisi I, Yudi Darmansah, juga menekankan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk segera melaksanakan sosialisasi Perda Desa. Karena memasuki 2018 hingga 2019 mendatang merupakan pesta demokrasi di Indonesia.

Meski agak tertinggal, namun Perda tersebut sudah rampung pada 2016 lalu, sehingga pada tahun 2018 mendatang sudah bisa digunakan.

Selain terkait pelaksanaan Pilkades serentak, dalam perda tersebut juga mengatur bagaimana penggantian kepala desa yang tidak aktif lagi, karena meninggal dunia atau terlibat kasus hukum.

“Di kabupaten lain Perda Desa sudah rampung pada 2015 lalu. Kita memang sedikit molor,” jelasnya.

Masih kata politisi dari partai berlambang banteng moncong putih itu, fungsi dari Perda Desa ini untuk hukum tatanegara atau untuk mengatur tentang eksistensi dari kepala desa, dan ini juga untuk payung hukum Pilkades serentak 2018 Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi I, Yudi Darmansah

Yudi yang juga Ketua Pansus pembentukan Perda Desa memaparkan, ada temuan dua kasus pada tahun 2016. Kepala desa yang terlibat hukum dan meninggal dunia di dua kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Akibatnya selama enam bulan tidak ada penggantinya. Karena perda belum dibuat, otomatis perda belum bisa dipergunakan untuk dua kasus tersebut.

Perda Desa, kata Yudhi, sudah menyebutkan mekanisme dan payung hukum untuk melakukan musyawarah desa.

“Perda ini belum bisa digunakan di dua kasus temuan itu, karena sudah kelewat waktunya dari sebelum dan saat ini sudah terbuat perda tersebut. Selain kasus tersebut perda ini bisa digunakan dari tahun 2016,” paparnya.

Komisi I berharap kepada BPMPD Kabupaten Bekasi bisa mensosialisikan Perda Desa seperti isi perda aturan calon kepala desa dibatasi dengan jumlah 5 orang calon dan tidak ada pungutan untuk uang pendaftaran lainnya karena sudah dianggarkan oleh APBD, itu harus diketahui calon kepala desa.

“Untuk mensosialisasikan perda tersebut, BPMPD mau gak mau harus siap. Momennya sudah sedikit lagi dimulai. BPMPD dalam sosialisasi ini harus fakus dalam kriteria atau persyaratan apa saja yang dibebankan si calon. Ini mencegah banyaknya calon karena mencalonkan kepala desa gratis harus sesuai dengan kriteria pada aturan penyeleksian si calon kadesnya,” katanya.