KPU Kota Bekasi Minta Pemkot Segera Cairkan Sisa Dana Pilkada 2018

Kantor KPU Kota Bekasi

BEKASI TIMUR – Memasuki jadwal kegiatan tahapan pilkada yang semakin padat di tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi berharap agar sisa alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebanyak Rp38 miliar dari Pemerintah Kota Bekasi segera cair.

Demikian dikatakan, Komisioner KPU Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Kanti Prayogo, Selasa (9/01/2018). Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya tes kesehatan narkoba dan psikologis terhadap bakal pasangan calon (Bapaslon) yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Bekasi.

“Pada tahun 2017, anggaran yang telah terserap sebesar Rp4,7 miliar dari Artinya di tahun ini harus cair anggaran sebesar Rp38 miliar,” kata Komisioner KPU Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Kanti Prayogo, Selasa (9/01/2018).

Tenggat waktu saat ini, kata Kanti adalah tes kesehatan dan psikologis Bapaslon. Semuanya membutuhkan anggaran untuk pihak ketiga seperti rumah sakit, Ikatan Dokter Indoesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Saya berharap betul agar Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera mencairkan dana Pilkada 2018,” ujarnya.

“Karena saat itu disepakati pada pergantian tahun 2017-2018, dana hibah sebesar Rp38 miliar itu dapat langsung cair untuk mengisi kegiatan lainnya dalam tahapan Pilkada serentak 2018,” tambahnya.

Kalaupun terlambat, KPU Kota Bekasi meminta agar Pemerintah Kota Bekasi dapat menyetujui pos anggaran perseorangan sebesar Rp1,5 miliar yang tidak terpakai agar dapat digunakan untuk anggaran kegiatan lain. KPU Kota Bekasi sendiri sudah mengajukan hal tersebut ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Kami juga sudah memberikan laporan, karena dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kita diatur perubahan terhadap penggunaan harus melapor kepada pemerintah kota.

KPU Kota Bekasi berharap agar sisa dana pilkada 2018 dapat segera dicairkan. Soalnya, masih banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU.

“Masih banyak kegiatan yang membutuhkan dana alokasi cukup besar seperti pengadaan, kampanye, pemutakhiran data pemilih, honor PPS dan KPPS,” tandasnya.(RON)