Projo Nilai Tarsono Tak Bawa Perubahan di Majalengka

Tarsono

MAJALENGKA – Pro Jokowi Kabupaten Majalengka menilai sikap Calon Wakil Bupati Tarsono dengan jargonnya ‘Sukseskan Karna-Tarsono’ dinilai telah mencederai Partai PDI Perjuangan. Pasalnya, selama menjabat Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Tarsono tidak banyak membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

“Sebagai orang senior baik di DPRD dan DPC PDI Perjuangan, Tarsono seharusnya lebih bersabar jangan memonopoli sebagai Wakil Bupati dari Karna Sobahi sebagai calon terkuat dari hasil berbagai survei, keputusan Tarsono pun diduga untuk mencari posisi aman dengan politik untung,” kata Anggota Projo Kabupaten Majalengka, Adamsyah kepada wartawan, Senin (25/12/2017).

Dikatakannya, banyak kegagalan pada masa pemerintahan Tarsono semasa dirinya menjabat sebagai ‘Wakil Rakyat’, seharusnya selama dia menjabat, Tarsono itu berfungsi sebagai social kontrol.

“Dia seharusnya menjadi tolak ukur guna mengkritisi kebijakan Pemerintah guna mewakili suara masyarakat buang belum pernah diselesaikan oleh Bupati Majalengka, jangan hanya karena suatu proyek lantas dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terkesan lemah,” tegasnya.

Seraya menambahkan, tidak menjadinya penyimbang kebijakan daripada eksekutif, menurut Adam Tarsono tidak mampu guna mewakili masyarakat Majalengka.

“Ini mah tidak sama sekali, alasannya selalu dikekang. Lah, berarti dia itu kan tidak mampu, kalau bahasa dia seperti itu, seharusnya kalau Bupati serta merta seperti itu seharusnya dilaporkan, ini mah tidak berani seperti itu,” ungkapnya.

Kendati demikian, kedudukan Tarsono sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka dan politisi senior kenapa dirinya masih takut, dan diduga memonopoli sosok Karna Sobahi yang surveinya semakin bagus, dipaksakan dengan Tarsono.

“Karna Sobahi itu seharusnya tidak berpasangan dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan seharusnya dia pekak, apalagi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, gak usah takut dari sisi itu saja dia sudah menang,” imbuhnya

Penyematan ikon ‘Sukarno’ pada pasangan Karna-Tarsono, jangan jadikan dalih pengabdian untuk ambisi kekuasaan menjadi Wakil Bupati. Pengabdian itu seharusnya menghormati kebijakan DPP PDI Perjuangan, bukan malah memaksakan duet ‘Sukarno’ dan menggadang-gadang rekomendasi.

“Kalau begini apa bedanya Sutrisno dan Tarsono, karena sejak awal Tarsono telah mengangkangi demokrasi dan keputusan DPP PDI Perjuangan yang belum resmi,” bebernya.

Tak hanya itu saja, kata Adam, penyematan ikon ‘Sukarno’ telah direncanakan oleh Tarsono diduga sejak dua tahun silam guna menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Majalengka.

“Di PDI Perjuangan satu-satunya orang yang pertama kali yang membuat baliho duet Suksesi Karna-Tarsono ‘Sukarno’, ya Tarsono,” pungkasnya.

Ditambahkannya, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut oleh DPP PDI Perjuangan, Projo Kabupaten Majalengka akan mengadakan aksi besar-besaran di DPP PDI Perjuangan.(RON)