Pengawasan Dewan Lemah, Serapan Anggaran Masih 62,97 Persen

Inilah salah satu contoh pembangunan (sekolah) yang sampai bulan Desember 2017 ini belum juga selesai

CIKARANG – Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun 2017 hingga akhir Desember masih sangat rendah yaitu sebesar 62,97 persen dari APBD Kabupaten Bekasi sebesar 5,8 Triliun.

Dengan begitu diprediksi Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi tahun 2017 bisa ‘membengkak’ bila penyerapan anggaran hanya terserap 70 persen hingga akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Juhandi mengatakan sejumlah Dinas pengguna anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahan (DPKPP), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan masih belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

“Di Dinas PKPP aja baru 36,75 persen hingga Desember ini belum, PUPR 48 persen Dinas lain penguna anggaran besar belum sampai 60 persen” kata dia

Dikatakan Juhandi, masih minimnya penyerapan dikarenakan beberapa hal dan itu yang lebih mengetahui SKPD masing-masing.

Namun dengan masih minimnya penyerapan dihawatirkan akan menjadi silpa yang besar diakhir tahun, karenanya bagi dinas yang masih rendah penyerapannya untuk segera melaksanakan kegiatannya terutama pada pembangunan fisik yang memakan waktu yang cukup lama pengerjaannya.

“Jadi kalau kita sih makan cepat penyerapan dengan susai rencana kegiatan yang sudah disusun dalam DPA itu lebih bagus, jangan sampai seperti tahun lalu penyerapannya sudah 100 persen tapi fisiknya masih ada yang dikerjakan kan tidak baik juga itu,” katanya.

Ada kelemah di setiap SKPD yang selalu mengandalkan bendaharanya begitu juga diakui dia kalau evalusi dan pengawasan di Kabupaten Bekasi masih sangat kurang termasuk dalam pengawasan pembangunan

“Harusnya dalam pengawasan pembangunan itu lebih intens lagi supaya penyerapan maksimal” kata dia

Disebut Juhandi, pencairan anggaran seharusnya dilakukan setiap triwulan. Pencairan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam kenyataannya terdapat kegiatan yang tidak dilakukan sesuai dengan rencana yang tersusun. Hasilnya, anggaran pun tidak terserap tepat waktu hingga menumpuk di akhir.

Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab silpa di Kabupaten Bekasi setiap tahun selalu tinggi.

“Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang SKPD buat, setiap triwulan harus mencarikan anggaran sesuai dengan kesediaan anggaran,” katanya.