Ikut Pilkada, Mantan Napi Harus Umumkan Kepada Publik

Ketua Panwaslu kota Bekasi Novita Ulya Hastuti (kanan) dan Tomy Ruswanto

BEKASI SELATAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi memperbolehkan mantan narapidana (napi) untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota di Pilkada Kota Bekasi 2018.

“Mantan narapidana boleh menjadi bakal calon (balon) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) selama secara hukum dia sudah melaksanakan kewajibanya, kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti kepada awak media, Kamis (7/12/2017).

Namun, lanjut Novita, sebelum mencalonkan diri, mantan napi harus mempublikasikan diri secara terbuka kepada masyarakat bahwa pernah menjadi terpidana.

“Kemarin kita juga sudah membahas hal itu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), itu tidak jadi masalah, asalkan dia berbicara ke publik bahwa dia mantan narapidana, tetapi apakah dia harus di justivikasi sebagai narapidana, dia punya hak,” tegasnya.

Sementara, Divisi Penindakan dan Hubungan antar Lembaga Tommy Suswanto menambahkan, ada beberapa poin dalam UU No 10 thn 2016 dan UU No 7 thn 2017, terkait kasus hukum yang tidak diperbolehkan menjadi peserta pada pesta demokrasi.

“Khusus untuk mantan napi bandar narkoba dan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak, tidak bisa mencalonkan diri, Itu dilarang. Tetapi kalau kasus korupsi, terkena 5 tahun, dan dia sudah berbicara ke publik serta mengakuinya itu Clear,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan Mochtar Mohamad sebagai calon Wali Kota dalam Pilkada Kota Bekasi 2018.

Pria akrab disapa Babe M2 sendiri pernah mendekam di dalam penjara atas kasus korupsi. (RON)