Pemkot Bangun Kantor Imigrasi, Menkumham: Ini Bisa Jadi Contoh Daerah Lain

Menkumham Yassona Laolly bersama Wali Kota Rahmat Effendi dan jajaran Pemkot Bekasi saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Imigrasi Kelas IIA di Teluk Pucung, Bekasi Utara, Selasa (14/11/2017).

BEKASI UTARA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Kota Bekasi dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kota Bekasi yang dibangun di samping Kantor Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Selasa (14/11/2017).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, berterima kasih kepada Wali Kota Bekasi atas partisipasi dan gagasan untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Lapas.

“Hal seperti ini harus jadi contoh daerah lain, dan jarak waktu setahun nanti nya kita bisa resmikan bersama di kantor yang sudah jadi kedepannya,” ucap Yasonna.

Dalam sambutanya, Wali Kota Bekasi mengatakan bahwa kantor Imigrasi Kelas II maupun Lapas Kota Bekasi tidak cukup untuk menampung pelayanannya tercatat.

“Hampir tiap hari kantor pelayanan imigrasi kelas II yang terletak di Area GOR Kota Bekasi yang hampir tiap hari nya ada 250 sampai 350 jiwa untuk mengantri pembuatan paspor maupun pelayanan mengenai pemberian dokumen perjalanan baik dalam atau luar negeri serta penentuan status ke imigrasian bagi orang asing juga kebenaran bukti status kewarganegaraan,” ujar Wali Kota.

Selain itu ruang Lembaga Permasyarakatan yang berada di Bulak Kapal Kecamatan Bekasi Timur yang harusnya menampung para narapidana sebanyak 450-500 orang, kini tercatat hampir kurang lebih 1700 jiwa berada menumpuk di sana.

Oleh karena itu, meskipun Kantor Imigrasi maupun Kantor Lapas berada di bawah naungan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indoenesia, akan tetapi semua urusan kantor tersebut ialah bagian pelayanan dari Warga Kota Bekasi, maka dari Pemerintah Kota Bekasi membuat MoU dengan bagian Imigrasi Kelas IIa Kota Bekasi dan Lapas Kota Bekasi untuk pembangunan gedung baru.

“Semua untuk warga Kota Bekasi terutama bagian pelayanan, agar membuat nyaman para warga agar meminimalisir ada nya pungutan liar dan membuat warga untuk mengurus sendiri dengan nyaman, itu satu bentuk proses perubahan pelayanan yang ada di Kota Bekasi,” pungkasnya.(RON)