Pemilik Karaoke di Lippo Berharap Bisa Terus Buka Usaha

Advokat THM Suparno saat menjelaskan curhatan pemilik Karaoke pada wartawan

CIKARANG – Pengusaha asal Korea sekaligus pemilik tempat usaha Karaoke terkenal di kawasan Ruko Thamrin, Lippo, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi mengungkapkan perasaan mereka.

Ungkapan perasaan tersebut lantaran bakal adanya penutupan usaha karaoke yang disebut-sebut dilaksanakan selama 3 hari berturut dari tgl 9 – 11 November 2017 mendatang.

“Menangis, Yah….Menangis. Terus apa yang bisa dilakukan, menangis,” ungkap pria yang akrab disapa Mr Hyu didampingi pengacaranya, Parno.

Dalam curhatan itu juga, Nyu mengakui terus melakukan komunikas dengan pengacaranya, agar bisa membuka komuniasi dengan Pemkab Bekasi.

“Mencari solusinya bagamana untuk masyarakat. Saya meminta agar dibuka komunikasi dengan Pemerintah Daerah,” singkatnya.

Dia berharap dengan komunikasi pada Pemerintah Daerah agar bisa menemukan solusi yang bijaksana.

“Saya mau cari solusi baik. Saya ingin terus buka, itu saja,” ujarnya.

Adanya penutupan THM tersebut, Mr Hyu menepis tudingan adanya pemberian uang pada Satpol PP.

“Uang darimana. Uang gaji dia (karyawan) satu bulan aja belum dibayar, sumpah…, tanya aja sama karyawan saya gaji mereka belom dibayar. uang darimana,” tegasya.

Sementara itu pengacara Mr Hyu, Suparno menjelaskan, kaitan akan dilakukannya penertiban THM oleh Pemda Bekasi dirinya sudah melayangkan permintaan kepada mahkamah agung untuk melakukan uji materi atas perda tersebut.

“kita akan lakukan uji materi Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang pariwisata milik Pemda Bekasi. Pasalnya didalam Perda tentang pariwisata milik Pemda Bekasi beda dengan kabupaten/kota lain yang saya tahu usaha bentuk karoke itu diperbolehkan dalam perda tersebut,” kata dia.

Kabupaten Bekasi, lanjut Parno berbagai suku dan agama ada, berdasarkan UU dasar 45, kebebasan berorganisasi, sampai UU HAM, UU Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepariwisataan itu sudah diatur.

“Tentang keyakinan itu, kami melihat secara hukum dan saya sebagai advokat tidak ada dalil mahkamah agung untuk memutuskan tidak dikabulkan, permintaan kami atas uji materi yang kami lakukan atas perda tersebut,” ungkapnya.

Parno mencontohkan, di Sukoharjo itu industri sangat kecil dan bisa dihutung dengan jari pekerja pekerja asingnya, sama disana juga ada Perda pariwisatanya yang mengatur hiburan malam, dan diperbolehkan untuk karoke.

“Nah kenapa di Kabupaten Bekasi ini dengan jumlah industrinya lebih dari 5 ribu perusahaan, ribuan tenaga asing yang membutuhkan hiburan justru malah dilarang, padahal melihat potensi itu seharusnya Pemda bisa memanfaatkannya sebagi Pendapatan Asli Daerah (Perda), lihat kabupaten tetangga, Kota Bekasi dan Karawang mereka malah lebih meningkatkan PAD dari situ,” kata dia.