Nah… Ketahuan Satpol PP Plin Plan

kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Sahat BJ Nahor

CIKARANG – Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Senin (27/11/2017), menjelaskan, hasil pemeriksaan surat legalitas usaha Karaoke banyak yang bermasalah.

Masalah tersebut, kebanyakan tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sampai dengan menyalahgunakan perizinan.

“Semisal izin ruko, tetapi fakta di lapangan membangun hotel, tempat karoke dan lain sebagainya,” kata Sahat.

Usaha Karaoke yang sudah diperiksa ada 94 tempat yang biasa disebut Tempat Hiburan Malam (THM).

94 THM yang sudah diperiksa legalitasnya tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi seperti di Kawasan Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, Cibitung, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tarumajaya dan yang lainnya.

“Jadi kita menggabungkan antara penegakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan dan Perda No 10 Tahun 2013 tentang IMB,” katanya.

Sahat menjelaskan alasan pihaknya sengaja menggabungkan antara dua Perda tersebut dikarenakan sanksi yang tertuang di Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan dinilai tidak cukup kuat atau sangsi hukumnya memiliki tafsir ganda sehingga akan kesulitan bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas tersebut.

“Artinya ada celah dari Perda 3 tahun 2016. Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda mesti jelas pijakannya tidak bisa abu-abu,” kata dia.

Meski demikian apapun alasannya ketika Perda No 3 Tahun 2016 sudah diundangkan, dinyatakan berlaku maka Satpol PP Kabupaten Bekasi akan tetap berusaha melakukan tindakan tegas terhadap usaha kepariwisataan yang dilarang sesuai dengan yang tertuang di Pasal 47 Perda No 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

“Jadi ketika di perda No 3 tahun 2016 kami tidak bisa melakukan, maka kami backup cara lain yakni dengan melakukan penegakan melalui Perda No 10 tahun 2013 tentang IMB,” tuturnya.(jie)