Kasatpol PP Akui “Hati-hati” Tutup THM, Ada Apa ??

Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor

CIKARANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi berkilah, penertiban THM batal dilakukan karena sedang ada berbagai kegiatan di Kabupaten Bekasi yang menyita konsentrasi pengamanan.

Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) yang rencananya bakal dilaksanakan pada 9, 10 dan 11 November 2017 ini rupanya mundur, bahkan diketahui mundurnya hingga 10, 11, dan 12 November pun batal dilaksanakan.

“Ada masalah teknis, kami harus berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dan juga Kodim 0509/Kabupaten Bekasi. Kemarin juga ada pertandingan sepakbola, jadi agar kondisi tenang dulu,” kata Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor.

Satpol PP dan aparat keamanan kata Sahat, menginginkan penertiban THM berlangsung dengan kondusif.

“Intinya hanya masalah teknis saja, hanya persoalan kehatian-hatian saja, ada yang perlu kami revisi,” kelitnya.

Sahat menolak jika disebut Satpol PP dinilai melunak. Dari 135 THM di Kabupaten Bekasi, hanya THM di tujuh lokasi yang akan ditertibkan.

“Masalah ini karena ada kehatian-hatian, soalnya-kan baru ini soal kepariwisataan yang akan kami tertibkan. Kalau misalkan bangunan liar, tempat ibadah kami sudah berulang kali,” katanya.

Setelah gagal tepat waktu, Sahat menegaskan penertiban THM bakal dilaksanakan mulai pekan depan. Namun, karena minimnya anggota serta tidak adanya anggaran, tidak semua lokasi bakal ditertibkan.

“Karena memang keterbatasan anggaran serta jumlah anggota yang tidak memadai sedangkan total tempat hiburan itu lebih dari 100. Anggaran penertiban tahap pertama didapat dari swadaya dulu. Maka kami lakukan bertahap, akan ada di tujuh lokasi sebagai representasi tempat hiburan yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Penertiban tahap pertama dilakukan di sekitar Lippo Cikarang, Jababeka, Cibitung, Tambun dan Tarumajaya. Sedangkan penertiban tahap kedua dilakukan pada tahun anggaran 2018.

Dia menyebutkan sudah meminta anggaran penertiban Rp 1,8 miliar, dan sudah diajukan untuk penertiban di tahun 2018.

“Kalau konteks penegakkan perda tidak ada pilih-pilih. Tapi karena jumlah personel kami dan anggaran, maka dilakukan bertahap. Utamanya penutupan tempat hiburan itu hanya menunggu waktu. Di 2018 itu semuanya (tempat hiburan) ditutup,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, penertiban THM ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasal 47 ayat 1 Perda tersebut menyatakan bahwa tempat karaoke, diskotik, live music, bar, klab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

Aturan tersebut pun sebenarnya sudah berlaku sejak tahun lalu, hanya saja tidak ditegakkan secara maksimal.