Komisi II Dorong Asuransi Gagal Panen untuk Petani

CIKARANG – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar menyambut positif rencana Pemerintah Pusat yang akan menggulirkan program asuransi petani untuk menanggulangi kerugian akibat gagal panen. Rencananya, program tersebut diterapkan tahun depan secara nasional.

Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi Mulyana Muhtar
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Mulyana Muhtar

Namun dia berharap, premi asuransinya juga ditanggung pemerintah pusat.

“Jika ditanggung pemerintah ya itu sangat baik. Tapi namanya asuransi kan ada preminya. Jangan sampai harus petani yang bayar preminya karena jika diterapkan seperti itu maka merugikan mereka. Kecuali preminya ditanggung pemerintah,” katanya.

Tujuan dari program asuransi petani itu kata Mulyana, muncul melalui Paket Kebijakan Ekonomi III yang disebut-sebut bisa membantu meringankan beban petani ketika mereka mengalami gagal panen.

“Kiranya memang harus jelas dulu seperti apa teknisnya. Tapi ya pemerintah memang harus membantu meringankan secara lansung, dan kalau bisa tanpa premi. Tapi ya jelasnya saya belum tahu karena program baru,” paparnya.

Dia mengakui program itu jika diterapkan apakah berlaku untuk petani dengan lahan garapan minimal 1 hektare atau di bawahnya, tambah dia, juga perlu diperjalas.

“Karena petani yang lahan garapannya dibawah kuota 1 hektare juga banyak. Ya tingkat volume kegagalan panen-kan sama saja dengan yang 1 hektare. Apakah program itu seperti BPJS ada tingkatan kelas satu, dua, dan tiga, ya kita belum tahu jelasnya,” tambahnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika pemerintah pusat bisa menjamin kegagalan panen secara langsung maka pihaknya menyambut positif program tersebut.

“Pemahaman saya memang belum sampai soal progam baru itu, dan level-level apa saja yang mendapatkannya. Ya mudah-mudahan bisa dinikmati seluruh lapisan petani,” harapnya.