ASN Berpolitik Praktis Terancam Pemecatan

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto

BEKASI SELATAN – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) selalu di pertanyakan. Pasalnya, tidak sedikit kasus, banyak ASN di daerah yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

Menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi agar tidak mendorong atau melakukan agar mendukung salah satu Bakal Calon Walikota pada Pilwakot Bekasi mendatang

“Preseden ini jangan sampai terjadi seperti di Papua, dimana Calon Incumbent sebelum dia ikut dalam pencalonan, dia mengganti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujar Harminus Koto saat di wawancarai usai menghadiri Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Restoran Margajaya, Kamis (5/10/2017).

“Sekarang dia didiskualifikasi,” kata Harminus

Bagi para ASN yang kedapatan berpolitik praktis pada Pilkada serentak 2018 mendatang, Harminus menegaskan bahwa ASN bisa dikenakan sanksi dan hukuman yang berlaku.

Pasalnya, sambungnya, larangan keterlibatan ASN ini sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Pertama hukumannya berupa peringatan ringan, keras sampai kepada pemecatan sebagai PNS, hukuman tersebut akan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tegas Harminus.

“Sanksi terberatnya bisa pemecatan,” tukasnya. (RON)