Pengusaha THM Layangkan Judical Review Perda No 3 2016 ke MA


CIKARANG – Pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi merasa keberatan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Merekapun mengaku telah melayangkan surat gugatan (Judical Review) ke Mahkamah Agung (MA).

“Terus terang, kami dari asosiasi ini menolak adanya Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan Karena masih banyak di Perda itu yang perlu direvisi dan terdapat banyak kejanggalannya,” kata seorang pengurus THM, Mukhlis Hartoyo.

Penolakan penerapan Perda itu, kata dia, telah disampaikan juga ke Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. Pihaknya meminta agar Perda tersebut direvisi, karena tak mengakomodir daripada industri kepariwisataan, khususnya hiburan dan cafe.

Padahal, sambungnya, industri hiburan kepariwisataan itu telah diatur dan diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan lain sebagainya.

“Kami sudah menunjuk biro hukum untuk segera melakukan upaya-upaya hukum yang perlu dilakukan. Dan Alhamdulillah sudah mau dilakukan,” tuturnya.(RED)