Walikota Sebut Semua Warga Berhak Menerima KS Berbasis NIK

BEKASI SELATAN – Walikota Bekasi Rahmat Effendi membantahprogram Kartu Sehat berbasis NIK hanya menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Walikota akrab di sapa Pepen, setiap warga memiliki hak yang sama dimata hukum. Tidak ada perbedaan antara rakyat yang membayar pajak dengan rakyat jelata tidak membayar pajak. Konstitusi mengamanahkan negara punya tanggungjawab besar untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.

“Rakyat itu punya hak yang sama, memang dibedakan orang pembayar pajak dengan rakyat jelata tidak membayar pajak?, konstitusi mengamanatkan bahwa negara harus memakmurkan rakyatnya,” ujarnya minggu (27/08/2017).

Sebelumnya ramai kritikan bahwa KS NIK dinilai memboroskan anggaran dan tak tepat sasaran. salah satunya dari politisi Partai Gerindra yang juga Bakal Calon Walikota Bekasi Anggawira. Anggawira menilai pembagian Kartu Sehat Berbasis NIK tidak jelas sasarannya dan hanya mencari popularitas semata. (RON)