Komisi I Dorong Percepatan Layanan PDAM dan Disdukcapil Terhadap Masyarakat

logo DPRD Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Wakil ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Danto mendorong pembenahan kinerja di PDAM Trta Bhagasasi dan Disdukcapil.

Dua institusi plat merah ini kata Danto bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. PDAM melayani air bersih untuk masyarakat sedangkan Disdukcapil pelayanan identitas masyarakat.

Namun disayangkan , setiap kali jajaran direksi PDAM Tirta Bhagasasi diundang rapat bersama DPRD, justru lebih sering tidak datang memenuhi undangan rapat.

“Empat kali itu direksinya satupun tidak ada yang datang. Empat kali diundang itu orang-orang beneran gak ada yang mau dateng,” kesalnya.

Alasan pemanggilan itu diungkap Danto, Komisi 1 dan Badan Anggaran ingin mendengarkan laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2016.

“Direksinya itu belum melaporkan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, itu pemimpin apa coba,” katanya.

Yang aneh, pertanggungjawaban belum dilaporkan ke DPRD, dirinya justru mendengar informasi BUMD yang dipimpin USep Rahman Salim malah minta penambahan modal tahun anggaran 2018 mendatang.

“Saya ini kan di badan anggaran, saya dengar informasinya direksi PDAM Bhagasasi itu malah mau minta tambahan modal untuk tahun 2018. Lahhhh…. LPJ 2016 aja belum dilaporkan ke dewan malah mau nambah modal,” kesal anggota di badan anggaran tersebut.

Sementara itu, untuk kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang masih bekerja lambat dalam pengurusan identitas masyarakat, harus cepat dievaluasi.

“Disdukcapil itu masih banyak diKeluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan KTP, Kartu Keluarga, akte lahir, Akte Nikah,” katanya.

Dari sekian banyak persoalan di Disdukcapil, salah satunya yakni lantaran kurangnya pegawai.

“Kurangnya tenaga kerja di sektor pelayanan menjadi persoalan serius. Karena berdampak langsung pada masyarakat yang mengakibatkan lambatnya pelayanan dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga dan lainya,” ujarnya.

DPRD kata Danto akan segera mengusulkan penambahan tenaga kerja di Disdukcapil di tahun 2017 ini.

“Kita rekomendasikan supaya Disdukcapil dikasih atau ditambahkan tenaga kerjanya. Percuma sarananya ada tapi SDM-nya gak ada,” cetusnya.

Danto, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi

Dalam sidak ke Disdukcapil baru-baru ini terkait kinerja dan pelayanannya, harus dibenahi secepatnya lantaran sudah tidak lagi memadai dari sisi pelayanan, juga prasaranan yang tersedia.

“Tolong harus cepat dibenahi Disdukcapil. Penempatan petugas yang kurang, tempat dan ruangan tidal lagi memadai untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil, Bambang, menuturkan, evaluasi pelayanan ini akan terus ditingkatkan pihaknya. Sehingga pihaknya bisa lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya evaluasi di bagian pelayanan perlu kita tingkatkan. Adapun terkait banyaknya antrian masyarakat mayoritas mengurus KTP karena sebagian mana yang kita tau KTP ini blangkonya dari Kemendagri masih belum stabil,” tuturnya.

Saat ini yang tercatat pihaknya hingga kini di Disdukcapil ada 90.000 data yang siap cetak e-KTP tetapi blangkonya belum ada. (adv)