DPRD Kota Bekasi Minta BPJT Kaji Ulang Pemberlakuan Sistem Ganjil Genap

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata

BEKASI TIMUR – DPRD Kota Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk mengkaji ulang rencana kebijakan sistem Ganjil Genap pada kendaraan mobil yang diterapkan dijalur Jalan tol Jakarta-Cikampek

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan, kebijakan tersebut harus melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu agar tidak berdampak kemacetan parah di kota Bekasi. Sistem tersebut tidak memiliki kajian yang matang,salah satu indikasi yang tidak matang adalah karena dia tidak punya solusi yang tepat terhadap daerah daerah sekitar akses, yang nantinya akan dilalui terutama didaerah Kota Bekasi dan Kabupaten.

“Kalau tidak ada solusi secara langsung, Bekasi akan kena timbasnya yaitu macet dimana-mana,” jelasnya Ariyanto, Selasa(22/08/2017).

Kebanyakan penggunaan mobil yang semakin bertambah disetiap tahun, Pemerintah harus berani mengambil sikap

“Persoalan yang ada saat ini, karena tingginya jumlah kendaraan ,kenapa si banyak yang memiliki mobil pribadi, faktornya karena kredit mobil sekarang mudah, Pemerintah harus tegas mengkajian secara komprehensif”kata Ariyanto

Bila nanti sistem Ganjil genap dilakukan, masyarakat harus disiapkan kendaraan transportasi seperti Transjakarta dan angkutan umum lainnya,buktinya angkutan saat ini aja masih tidak memadai sedangkan jumlah masyarakat sangat banyak,”lebih lanjut

“Pembangunan kereta cepat aja belum selesai dibangun masa udah pergantian sistem saja,itu bukan memberikan solusi tetapi menimbulkan masalah baru,”kata Ariyanto

Saya sebagai wakil dari masyarakat akan mengatakan ke Walikota Bekasi atau Pemerintah Kota Bekasi karena dia sebagai pelaksana kebijakan dan dia harus menyambungkan suara masyarakat, kita menolak pergantian sistem tersebut sebelum ada tranportasi masal yang sudah memadai,”keluhnya

“Saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak usah panik dulu, karena ini baru hanya wacana, masyarakat juga harus memberikan pemasukan pemasukan kepada pemerintah apabila keberatan, masyarakat juga sudah ada yang meminta kepada saya, supaya Pemerintah jangan asal terburu-buru mengambil kebijakan dan harus ada proses,karena masyarakat agar tidak merasa dirugikan, karena itu akan bahaya,”tutupnya (ADV)