Tunjangan Ditambah, Kinerja Anggota Dewan Semangat atau Melemah ?

Gedung DPRD Kabupaten Bekasi

CIKARANG – Pemerintah akan menambah tunjangan bagi anggota dan pimpinan DPRD. Penambahan itu setelah adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Setelah PP tersebut muncul, DPRD Kabupaten Bekasi dengan semangat langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) XXII.

Pansus ini membahas soal penambahan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi, membenarkan akan ada kenaikan tunjangan untuk anggota dewan.

Kenaikan itu akan diberlakukan setelah Perda disahkan.

“Kalau di-kitakan (DPRD Kabupaten Bekasi) sudah ada tunjangan rumah dinas, dan juga mobil dinas pinjam pakai, tapi kalau PP 18 menyebutkan ada tunjangan transportasi ya kita berikan,” katanya.

Herman mengaku belum mengetahui berapa besaran tunjangan transportasi bagi anggota dewan. Karena nanti, kata dia, akan ada tim apprisial yang menentukan. Setelah ada perda yang mengatur soal kenaikan tunjangan tersebut, selanjutnya akan besaran kenaikan tunjangan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Bupati.

“Itu tim anggaran yang menilai, sesuai dengan keadaan di Kabupaten Bekasi. Termasuk reses juga kita belum diketahui brapa nilainya karena belum ada regulasi yang tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Anggota Badan Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi menyebutkan tidak ada tunjangan yang ditambah, melainkan hanya tunjangan reses yang diberikan. Selama ini tidak ada anggaran untuk tunjangan reses.

“Ini sebenarnya cuma penyesuaian aja sih…, karena tunjangan reses aja yang ditambah kalau yang lain-lain mah sama tidak ada perubahan hanya tunjangan reses sama transportasi itu aja,” katanya.

“Yang menjadi titik krusial itu sebenarnya pada tunjangan reses. Karena sebelumnya kita kan cuma dapet Rp30 juta dengan pengeluaran hanya untuk tenda dan snack sedangkan teman-teman dewan tidak dapat apa-apa dan ini yang jadi kendala, makanya dewan Kabupaten/Kota jarang ambil reses,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, mengatakan daerah hanya mengikuti keputusan pusat, termasuk soal penambahan tunjangan.

“Makanya tanya ke pusat pantas nggak pusat memutuskan itu (PP 18 Tahun 2017), jadi tidak bisa menilai Kabupaten Bekasi saja itu secara global,” katanya.

“Perda ini bukan Perda usulan, daerah hanya mengikuti aturan pusat saja,” tambahnya.

Untuk diketahui, ada perbedaan antara PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam dalam PP sebelumnya.

Tunjangan tambahan yang didapat antara lain tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Tunjangan ini diberikan tiap bulan dan besarannya setara dengan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulan dan tunjangan reses yang diberikan tiap kali masa kunjungan ke daerah pemilihan.

Besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dengan PP yang baru, selain mendapatkan rumah dinas, anggota DPRD juga mendapat tunjangan transportasi.(RED)